ABATANEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah tengah merancang pendapatan negara mampu mencapai Rp 2.996,9 Triliun pada tahun 2025 mendatang. Dari total tersebut sektor pajak menjadi pendapatan yang paling besar.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun,” ungkap Jokowi saat pidatonya dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN dan Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara I Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024).
Selain sektor pajak, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik. Jokowi berkomitmen akan melanjutkan reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Baca Juga : Lengser dari Istana, Jokowi Diantar Pakai Pesawat TNI AU ke Solo
Selain itu, dirinya juga merancang perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah juga akan melakukan upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP).
“Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan,” ujarnya.
Sementara itu, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 616,2 triliun. Ia menyebutkan, defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
Baca Juga : Usai Makan Malam dengan Tamu Negara, Prabowo Subianto Umumkan Susunan Kabinet
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan efektivitas pembiayaan investasi melalui berbagai kebijakan. Bahkan, pemerintah turut meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi.
“Serta mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro,” jelasnya.
Jokowi berharap tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 dapat ditekan menjadi 4,5–5 persen, angka kemiskinan dapat diturunkan dalam rentang 7–8 persen. Lalu, rasio gini dapat diturunkan pada kisaran 0,379–0,382, Indeks Modal Manusia (IMM) ditekan pada level 0,56, Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108.
Baca Juga : Tiga Hari Jelang Purna Tugas, Jokowi Berhentikan Heru Budi Hartono
Adapun berdasarkan penjelasan tersebut, ia juga berharap RAPBN tahun 2045 menjadi sarana untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
