ABATANEWS, SOLO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan dirinya tidak pernah meresmikan Bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Hal itu ia sampaikan untuk meluruskan kabar yang ramai dibahas setelah fasilitas penerbangan tersebut menjadi sorotan nasional.
Ndak, ndak pernah. Saya tidak pernah meresmikan IMIP" href="https://abatanews.com/tag/bandara-imip/">Bandara IMIP di Morowali,” tegas Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/11/2025).
Baca Juga : Polda Metro Jaya Buat 2 Klaster Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Resmi Tersangka
Jokowi menjelaskan bahwa satu-satunya bandara di Morowali yang pernah ia resmikan adalah Bandara Maleo di Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya. Bandara tersebut dibangun oleh pemerintah.
Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang bangun Pemerintah, tahun berapanya lupa. Kalau yang (Bandara) IMIP itu kan miliknya swasta,” jelas Jokowi.
Isu peresmian kembali menjadi pembicaraan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, menyoroti IMIP" href="https://abatanews.com/tag/bandara-imip/">Bandara IMIP yang beroperasi tanpa perangkat dan otoritas negara, termasuk ketiadaan Bea Cukai dan Imigrasi.
Baca Juga : Prabowo Tegaskan Tak Dikendalikan Jokowi, Ajak Publik Hargai Pemimpin Sebelumnya
Menhan bahkan menyebut tidak boleh ada “negara di dalam negara” dalam kawasan industri strategis seperti Morowali.
Sorotan terhadap IMIP" href="https://abatanews.com/tag/bandara-imip/">Bandara IMIP bermula dari laporan Satgas Penanggulangan Kejahatan dan Hambatan (PKH), yang menemukan bahwa bandara tersebut berjalan tanpa kehadiran otoritas resmi seperti Bea Cukai dan Imigrasi.
Bandara yang berada dalam kawasan industri PT IMIP itu diduga beroperasi secara mandiri tanpa pengawasan negara, terutama terkait lalu lintas orang dan barang.
Baca Juga : Menhut Raja Juli Pamer Kemesraan dengan Mantan Presiden Jokowi di Solo
Kasus ini kini menjadi perhatian nasional karena berkaitan dengan aspek keamanan, regulasi penerbangan, serta kedaulatan negara di wilayah industri strategis.
