ABATANEWS — Pihak Istana menjawab isu uang negara yang mengalir untuk terus membesar-besarkan isu 3 periode.
Pertanyaan itu dilontarkan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali kepada perwakilan Istana yakni Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, saat melakukan rapat kerja, di Senayan, pada Senin (4/4/2022).
“Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi,” kata Mardani.
Baca Juga : Soal Isu ‘Pak Lurah Minta 3 Periode’, Golkar: Tak Lagi Relevan Untuk Dibahas
“Itu poin pertama. Mohon jawaban dari ketiga pembantu utama presiden sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk 3 periode Pak Jokowi,” lanjut dia.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjawab. Dia memastikan tak ada anggaran dari Istana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menggaungkan dukungan Jokowi 3 periode.
“Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP mengenai hal ini, sehingga demikian clear terhadap hal itu,” kata Pramono Anung saat memberikan tanggapan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Baca Juga : Kembali Sindir Isu Presiden 3 Periode, AHY: Kenapa Tidak Seumur Hidup
Pramono kemudian mengungkit pernyataan Presiden Jokowi terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia meyakini publik telah memahami sikap Jokowi soal usulan itu.
“Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” katanya.
Dia menilai pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan upaya yang tidak mudah. Selain itu, menurutnya, pelaksanaan amandemen justru akan membuka potensi adanya perubahan-perubahan lain.
Baca Juga : Demo 11 April, Masinton ke Menko: Tua, Rakus, Serakah
“Bahwa masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba, tetapi kami tahu untuk mengubah apalagi melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 99 ketika amandemen itu dilakukan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga mengatakan tak ada anggaran di Sekretariat Negara (Setneg) yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan berbau wacana 3 periode.
“Mengenai anggaran 3 periode tentu saja nggak ada,” kata Pratikno.
