ABATANEWS, GORONTALO – Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Inspektorat, Hasan Huradju, SE, MM mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2PA) yang menggelar Forum Konsultasi Publik.
Kegiatan ini dilaksanakan guna menyerap aspirasi bagi kaum perempuan, anak, disabilitas dan kaum rentan yang akan dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
Kegiatan yang menghadirkan GEDSI Government Response Manajer SKALA dari Jakarta ini, dibuka langsung Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, di Ballroom Hotel FOX Kota Gorontalo, Rabu, (3/4/2024).
Pemerintah provinsi Gorontalo terus berupaya mewujudkan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tidak sedikit pula permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Diantaranya masalah kemiskinan, kemiskinan ekstrem, gini rasio, IPM, serta angka prevalensi stunting.
Baca Juga : Rudy Salahuddin Paparkan 10 Program Prioritas Penjabat Gubernur di Kemendagri
Salah satu aspek yang turut berkontribusi pada capaian permasalahan adalah terkait gender, disabilitas dan inklusi sosial.
Di tempat yang sama GEDSI Government Response Manajer SKALA Jakarta Very Yuniver, mendukung penuh kegiatan ini. Menurutnya forum konsultasi publik ini menjadi momentum yang sangat bagus untuk membuat perencanaan yang lebih inklusif.
Serta bisa mengadopsi hak-hak dan juga kebutuhan kelompok rentan, baik itu anak, lansia, maupun disabilitas, serta hak perempuan agar terintegrasi dengan dokumen perencanaan.
