ABATANEWS, MAKASSAR – Indeks Ketahanan Pangan Sulsel masuk tiga besar terbaik secara nasional. Sulsel memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ketahanan pangan di Indonesia.
Berdasarkan data yang ada, produksi gabah kering giling Sulsel di angka 5,3 juta ton, dan jika dikonversi menjadi beras sekitar 3 juta ton. Sementara, kebutuhan masyarakat Sulsel hanya sekitar 1 juta ton lebih, atau surplus hampir 2 juta ton.
“Alhamdulillah ketahanan pangan kita di Sulawesi Selatan ini Insya Allah selalu terdepan. Karena, Sulawesi Selatan ini Alhamdulillah menjadi salah satu lumbung pangan yang memberi kontribusi yang cukup besar,” kata Pj Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad dalam Dialog Komunikasi Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (19/1/2024).
Baca Juga : Pemerintah Pusat Sebut Penanganan Stunting di Sulsel Masuk Kategori Berdaya
Arsjad mengaku ada beberapa poin yang menjadi tantangan. Seperti faktor krisis pangan dunia, laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dari laju pertumbuhan pangan, adanya perubahan iklim dan bencana alam, konversi lahan pertanian ke non pertanian, dan adanya konflik negara.
Arsyad juga menyebut faktor lainnya, yakni masih tingginya food lose dan food waste, lambatnya regenerasi petani, ketergantungan impor pangan, dan lambatnya inovasi dan desiminasi teknologi.
“Kemarin ini kita sama-sama tahu bahwa (badai) Elnino berdampak sekali termasuk kita daerah-daerah sentra (pangan), kekeringan yang cukup panjang ini produksi kita turun sekitar 4 juta ton beras dan sekitar 2 juta ton gabah kering giling. Ini mungkin beberapa hal yang menjadi tantangan yang perlu kita antisipasi juga kedepan,” tegasnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih Zona Hijau dan Opini Kualitas Tertinggi atas Kepatuhan Pelayanan Publik
Sementara itu, Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N Liow, menjelaskan, keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam program ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan sebagai provinsi tiga besar ketahanan pangan terbaik menjadi alasan BULD untuk melakukan diskusi terkait Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan.
Dalam kegiatan tersebut, Stefanus bersama rombongan berdialog dengan Pj Sekda Sulsel yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sulsel, Pakar Pertanian Unhas, dan Pakar Hukum Akademisi Universitas Hasanuddin untuk menggali data, informasi, dan tindak lanjut tugas BULD.
“Indeks tiga besar ketahanan pangan Sulawesi Selatan menjadi motivasi bagi provinsi lain. Itu yang menjadi salah satu tujuan kami DPD melakukan dialog menggali data, informasi dan tindak lanjut tugas BULD sebagai alat kelengkapan DPD RI melakukan pemantauan evaluasi Raperda dan dan perda terkait ketahanan pangan,” ungkapnya.
Baca Juga : Pastikan Layanan Sesuai Aturan, Komisi IX DPR RI Tinjau RS Kemenkes Makassar
Stefanus mengatakan, dari dialog tersebut pihaknya menemukan banyak data dan informasi termasuk bagaimana perlu perbaikan-perbaikan tentang regulasi, baik pusat maupun daerah terkait ketahanan pangan dan mendorong Sulawesi Selatan untuk memperbaiki Perda tentang Ketahanan Pangan.
“Kami juga mendorong pemda untuk memperhatikan juga tata ruang yang berkaitan dengan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” tutupnya.
