ABATANEWS, MAKASSAR – Pelaksana Harian (Plh) Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang membuka rapat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2028.
Kegiatan ini digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Remcy, Makassar, Kamis 11 Juli 2024.
Andi Darmawan mengatakan, pemerintah provinsi akan menyusun rencana aksi daerah terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dalam penanganan kasus diskriminasi terkait gender.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih Zona Hijau dan Opini Kualitas Tertinggi atas Kepatuhan Pelayanan Publik
Menurutnya, diskriminasi terkait dengan gender adalah hal yang sudah lama berlangsung, sehingga dalam era modernisasi ini diskriminasi sudah harus dihapuskan karena kedudukan laki laki dan perempuan adalah sama tanpa memandang jenis kelamin.
“Kita berharap acara ini terutama ditujukan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah yang tentunya berisi kebijakan-kebijakan yang kami tempuh agar diskriminasi itu bisa kita hindarkan yang melibatkan seluruh komponen daerah, tapi secara khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Inspektorat yang merupakan OPD yang mempunyai tanggung jawab sebagai koordinator dalam pelaksanaan,” jelasnya.
Dalam situasi seperti itu, lanjutnya, dulunya Sulsel merupakan salah satu provinsi yang lebih banyak meletakkan posisi perempuan pada sub koordinat dengan adanya peraturan pemerintah terkait dengan pengarusutamaan gender. Sehingga itu mendorong kebijakan Pemprov Sulsel kedepannya adalah untuk menghapuskan diskriminasi.
Baca Juga : Pastikan Layanan Sesuai Aturan, Komisi IX DPR RI Tinjau RS Kemenkes Makassar
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB), Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Mirna mengatakan, dalam Rencana Aksi Daerah ini terfokus pada upaya memberikan hak-hak terhadap perempuan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait pengarusutamaan gender.
Terutama terkait dengan peran-peran perempuan yang memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dan juga perannya diberbagai tempat lainnya yang akan menjadi indikator dalam Indeks Pemberdayaan Gender.
“Kita lihat seberapa banyak perempuan di parlemen, seberapa banyak perempuan yang memegang peranan di pemerintahan, seberapa banyak perempuan yang menjadi pemimpin misalnya menjadi Bupati, wakil bupati, itu semua yang dihitung. Jadi itu namanya Indeks pemberdayaan Gender,” ungkapnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Makanya, kata Andi Mirna, setiap Musrenbang baik itu musrenbang tingkat desa atau kelurahan, musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional, selalu diikutkan dalam Musrenbang. Pasalnya, suara perempuan juga harus diakomodir karena perempuan juga bisa penunjang dalam pembangunan.
