ABATANEWS, GORONTALO – Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer menegaskan perlunya desain tata kelola demokrasi di Provinsi Gorontalo.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Ekspos 100 hari kerja dan simposium pembangunan Provinsi Gorontalo yang digelar Kesbangpol Gorontalo di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Jumat (23/9/2022).
Hamka mengatakan perlunya desain tata kelola demokrasi khas Gorontalo untuk membangun sistem deteksi dini kerawanan konflik Pemilu.
Baca Juga : Bawaslu Sebut Pilkada di Sulsel Rawan Konflik, Pemilu 2024 Jadi Patokan
Sehingg, membangun soliditas di antara pimpinan partai politik, serta transformasi pola pendidikan politik dengan meningkatkan kapasitas pemilih dan yang akan dipilih.
“Transformasi politik harus kita lakukan agar mutu demokrasi kita lebih baik. Pola pendidikan politik tidak lagi hanya menargetkan pemilih, tetapi juga yang akan dipilih yakni calon legislatif,” jelas Hamka dalam keterangannya yang diterima Sabtu (24/9/2022).
Apalagi lanjut dia, Provinsi Gorontalo adalah daerah pertama yang mengalokasikan anggaran Pemilu tahun 2024.
Baca Juga : DKPP RI Terima 565 Aduan Sepanjang Tahun 2024, 21 Dari Sulsel
Kebutuhan anggaran Pemilu yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo mencapai Rp200 miliar.
“Gorontalo menjadi daerah pertama yang mengalokasikan anggaran untuk Pemilu 2024. Rp100 miliar kita anggarkan tahun 2023 dan Rp100 miliar lagi di tahun 2024,” inbuh Hamka.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, mengungkapkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024 secara kuantitas mengacu pada Pemilu 2019 di Gorontalo.
Baca Juga : PKS Temui Prabowo, Sinyal Masuk Kabinet Prabowo-Gibran?
Angka partisipasinya sebesar 88,79 persen atau peringkat ketiga secara nasional.
“Untuk Pemilu 2024, kami mencoba membuat desain peningkatan partisipasi secara kualitatif. Sulit diukur, akan tetapi ini bisa diukur dari angka politik uang, kecurangan pemilu, termasuk kesalahan dalam proses pemungutan suara. Butuh dukungan seluruh pihak terutama peserta pemilu untuk meningkatkan partisipasi kualitatif,” pungkas Fadliyanto.
