ABATANEWS, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Diskusi Publik bertajuk “Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Berintegritas, dan Berkeadilan” yang digelar Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) di Aston Hotel & Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (1/10/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut di Sulawesi Selatan. Menurutnya, Sulsel memiliki posisi strategis sebagai hub Indonesia Timur sekaligus menjadi salah satu daerah yang berperan penting dalam pembangunan nasional di luar Pulau Jawa.
“Kami sangat bersyukur kegiatan ini dapat dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Sulsel selama ini dikenal sebagai hub Indonesia Timur dan memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu barometer Indonesia di luar Pulau Jawa,” ujarnya.
Baca Juga : Markaz Huffadz Berdiri di Unismuh, Gubernur Andi Sudirman Bicara Masa Depan Hafiz Sulsel
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendukung setiap langkah dan upaya penegakan hukum serta penguatan kelembagaan negara.
Menurutnya, penguatan kelembagaan dan sistem hukum harus bermuara pada terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendukung setiap langkah dan upaya penegakan hukum serta penguatan kelembagaan negara yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga : Jalan Aroepala Makassar Sepanjang 800 Meter Diaspal Lapis Kedua Usai Drainase Rampung
Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Yudisial RI yang telah menginisiasi diskusi publik tersebut.
Ia berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem peradilan di Indonesia.
“Semoga diskusi publik ini menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan penegakan hukum, kelembagaan kehakiman, serta terwujudnya sistem hukum yang semakin berintegritas dan berkeadilan di Indonesia,” pungkasnya.
