ABATANEWS, JAKARTA — Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal video porno saat Podcast di channel youtube Deddy Corbuzier berbuntut panjang. Komunitas perempuan yang tergabung dalam Pengurus Pusat Wanita Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (Perisai) merespon pengakuan terbuka Ganjar suka menonton video porno di channel tersebut dengan menggelar Sayembara Nasional.
Ketua Umum PP Wanita Perisai, Megawaty mengungkapkan kepada pers di Jakarta, Selasa (25/7/2023) mengatakan, alasan digelarnyanya Sayembara bertema “Kontroversi Ganjar soal Video Porno” tersebut sebagai respon kekhawatiran dan kegelisan kaum perempuan, khususnya yang tergabung dalam Wanita Perisai terhadap ancaman makin terbuka dan liarnya pornografi.
Menurut Megawaty, pengakuan vulgar Ganjar itu tak boleh dianggap sepele. Pasalnya, diungkapkan itu di ruang publik dan tak lepas dari posisinya sebagai pejabat publik. Apalagi, saat ini secara resmi Ganjar sudah diusung sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan.
Baca Juga : Basuki Hadimuljono Gantikan Ganjar Pranowo Jadi Ketum Kagama
“Saya kira pejabat publik itu omongannya akan berefek panjang kepada publik. Pengakuan Ganjar suka menonton video porno, sangat potensial ditafsirkan liar oleh publik sebagai sinyal bahwa nonton video porno itu biasa. Bayangkan, jika ini direspon dan diiyakan oleh anak-anak kita, generasi muda kita,” katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima.
Megawaty merujuk pada data resmi pemerintah yang mengkhawatirkan. Dari Kominfo, ada 1,1 juta konten pornografi di internet sejak 2021. Dan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia yang menonton video porno.
Belum lagi, kata dia, jika berbicara efek dari pornografi itu. Bukan saja berdampak pada tindak perilaku kriminal seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual seperti banyak diberitakan, juga berdampak buruk pada kesehatan.
Baca Juga : MPR RI Akan Hubungi Anies dan Ganjar untuk Pastikan Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran
Dijelaskan Megawaty, dari hasil penelitian para pakar kesehatan, secara biologis efek adiksi hobi nonton video porno itu mirip dengan orang yang terindikasi narkotika. Yaitu, sangat mempengaruhi neuron transmitter saraf di otak.
Berdasarkan pada adanya potensi ancaman buat generasi muda kedepan itulah, tambah Megawaty, pihaknya merasa perlu merespon pengakuan Ganjar itu dengan serius dan mengkajinya dari berbagai aspek. Salah satunya, melalui Sayembara Nasional yang ingin memberi kesempatan kepada seluruh warga untuk berpendapat, atau menyampaikan sikapnya dengan cerdas dan kreatif.
Melalui sayembara yang digelar bekerjasama dengan FreedomNews ini, lanjut Megawaty, dirinya ingin memberi pesan moral kepada Ganjar untuk tidak asal bicara. Apalagi, dalam posisinya hari ini sebagai capres.
Baca Juga : PDIP Umumkan Usungan di Pilgub Akhir Juli, Siapa Disiapkan Lawan Andi Sudirman?
“Jangan sampai sikap Ganjar soal video porno itu menjadi angin segar buat tumbuhnya industri pornografi di Tanah Air saat dia terpilih sebagai presiden,” tegasnya.
Pilpres 2024
Menjawab pertanyaan adanya kemungkinan sayembara ini hanya menjadi alat politik untuk menyerang capres tertentu, Megawaty dengan tegas tak mempersoalkannya. Jika ada sebagian orang menuduh seperti itu, dipersilakan sebagai bagian dari prinsip berdemokrasi.
“Saya tak ingin hanya gara-gara khawatir dituduh menjadi alat politik, lalu saya dan kawan-kawan harus diam membiarkan adanya potensi ancaman pornografi buat generasi muda. Ini merupakan bagian dari tanggungjawab moral kami sebagai perwakilan ibu-ibu, emak-emak dan umumnya kaum perempuan yang punya anak,” tandasnya.
Baca Juga : Pembubaran TPN, Ganjar Tegaskan Bakal Jadi Oposisi Pemerintah
Megawaty berpendapat, jika mau dikaitkan dengan politik, dirinya justru ingin menjadikan Pilpres 2024 dan isu pornografi sebagai momentum tumbuhnya tradisi berdemokrasi yang sehat. Yaitu, tradisi berdemokrasi yang memberi ruang yang luas kepada sebanyak-banyaknya publik untuk ikut menyeleksi para calon pemimpinnya, baik melalui kritik, saran, masukan, bahkan protes.
Dengan begitu, jelas dia, kontestasi Pilpres itu tak boleh dibiarkan hanya menjadi milik elit politik saja. Partisipasi seluruh rakyat sebagai calon pemilih untuk ikut menentukan calon yang mau dipilihnya wajib dibuka lebar-lebar. Sehingga, rakyat diberi kesempatan untuk ikut menentukan bulat lonjongnya pemimpin ke depan.
