ABATANEWS, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas menyambangi warga di Jalan Opu Daeng Risadju, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kedatangannya dalam rangka kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel.
Pada kesempatan itu, ia disambut hangat oleh masyarakat setempat. Hadir perwakilan Lurah Lette, para ketua RT/RW setempat, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.
Dalam sambutannya, Edward Horas menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulsel ini. Agenda tersebut katanya, pertama kali dilaksanakan pada 2023 lalu.
Baca Juga : Pimpinan DPRD Sulsel Diminta Tunda Pengumuman 7 Calon Komisioner KPID Sulsel
“Agenda ini pertama kali diprogramkan pada 2023 lalu. Sebelum dilaksanakan telah diprogramkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Sulsel,” kata ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel tersebut.
Menurut Edward Horas, pengawasan pelaksanaan APBD mutlak dilakukan. Tujuannya, guna mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap pembangunan yang menggunakan dana APBD.
Edward Horas ingin memastikan setiap pelaksanaan APBD Sulsel di daerah pemilihannya tepat sasaran. Sebab secara langsung, katanya, hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya.
Baca Juga : Ada Dugaan Cawe-Cawean Pejabat di BKD Sulsel dalam Seleksi KPID, KJPP Melapor ke BK DPRD Sulsel
“Kualitas dari setiap kegiatan yang menggunakan dana APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemantauan secara langsung, masukan dan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan agar penggunaan dana APBD ini tepat sasaran,” tegas anggota Komisi A DPRD Sulsel itu.
Setiap dana APBD yang digunakan dalam pembangunan, kata Edward Horas harus benar-benar menyentuh pada kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, keputusannya untuk turun mengawasi pelaksanaan dana APBD tersebut sangat dibutuhkan.
Warga setempat pun memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan sejumlah aspirasinya. Mayoritas dari mereka membutuhkan bantuan terkait pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sejumlah kendala yang dialami masyarakat terkait KIS tersebut dielaborasi bersama guna mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Baca Juga : Ketua Fraksi PKB Ingatkan Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif untuk Netral di Pilkada
Selain itu, warga juga meminta solusi terkait ujian Paket C. Hal ini dianggap penting guna mendapatkan ijazah dan melanjutkan cita-cita mereka kedepannya.
