Jumat, 04 Agustus 2023 08:45

Dukung TPBIS, Dinas Arpus Provinsi Gorontalo Gelar SHM 2023

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menggelar Stakeholder Meeting (SHM) provinsi tahun 2023, dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan transformasi-transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosisal (TPBIS) berlangsung di Aston dan Villa, pada Kamis (3/8/2023).
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menggelar Stakeholder Meeting (SHM) provinsi tahun 2023, dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan transformasi-transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosisal (TPBIS) berlangsung di Aston dan Villa, pada Kamis (3/8/2023).

ABATANEWS, GORONTALO – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menggelar Stakeholder Meeting (SHM) provinsi tahun 2023, dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan transformasi-transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosisal (TPBIS) berlangsung di Aston dan Villa, pada Kamis (3/8/2023).

Perpustakaan nasional RI sejak tahun 2018 menyelenggarakan kegiatan transformasi perpustakaan berbasir inklusi sosial (TP-BIS). TPBIS merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan indonesia maju.

Stakeholder meeting (SHM) tahun 2023 dengan maksud untuk menyatukan persepsi tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TP-BIS) di provinsi Gorontalo.

Baca Juga : Usung Konsep No Baper, Leaders Institut Gorontalo Gelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Kepala dinas kearsipan dan perpustakaan provinsi Gorontalo, Ridwan Hemeto, SH.,MH menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada perpustatakaan nasional, konsultan pendamping dalam penyelenggaraan kegiatan Stakeholder meeting tersebut.

“peserta yang telah bersedia hadir dan berkontribusi dalam pelaksanaan salah satu program prioritas nasional yaitu kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sehingga dapat memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan SDM di Gorontalo yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan negara yang maju” kata Ridwan Hemeto

Sebagaimana diatur dalam UU 2003 tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah bahwa perpustakaan di tetapkan sebagai urusan wajib pemerintahan yang non pelayanan dasar untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : Pj Gubernur Gorontalo Lantik 10 Pejabat Tinggi Pratama

“melalui peraturan gubernur nomor 170 tahun 2020 tentang pembentukan tim sinergi provinsi pengembangan perpustakaan melalui transformasi perpustakaan umum berbasisi inklusi sosial provinisi gorontalo telah terbentuk tim sinergi dimana terlampir pada peraturan gubernur tersebut, tercamtum nama-nama OPD antara lain adalah Bappeda, DPMD, Dinas Kominfo, dinas statistik, dinas koperasi, UKM, serta dari unsur perguruan tinggi seperti UNG, UMGo, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo”.

Menurutnya, tim sinergi ini nantinya yang bertujuan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di provinsi Gorontalo agar lebih ringan di capai. Karena dengan menyatukan semua kekuatan, kita dapat menguatkan satu sama lain, bekerjasama melalui suatu Wdah yaitu perpustakaan umum.

“jika program ini berhasil, kita reflikasikan diseluruh desa se provinsi Gorontalo dalam hal ini perpustakaan desa dan kelurahan”, ungkapnya.

Baca Juga : UPTD PPA Gorontalo Suda Ada Pergubnya, Wamen PPPA Apresiasi Pemprov Gorontalo

Di kesempatan yang sama, Pustakawan ahli Utama Perpusnas Dra. Nelwati menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini oleh dinas kearsipan perpustakaan provinsi Gorontalo diundang untuk berkolaborasi, bersinergi bagaimana memajukan masyarakat kita.

“Perpustakaan tidak bisa bekerja sendiri dan harus berkolaborasi”, ucap Nelwati

Menurutnya, kolaborasi dan sinergi yang bisa dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan mendorong tugas pokok dan fungsi ataupun tujuan dari setiap stakeholder.

Baca Juga : KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pilgub Gorontalo

“kolaborasi yang bisa diberikan dapat berupa kerjasama program, SDM baik berupa barang ataupun material”.

Kegiatan ini merupakan salah satu dari tahapan pelaksanaan TP-BIS yang telah diselenggarakannya seleksi penerima manfaat program dan bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan.

Pada tahun 2023 stakeholder meeting provinsi dilaksanakan di 33 provinsi secara tatap muka, di bagi dalam 4 gelombang dimana setiap gelombang dilaksanakan 8-9 provinsi.

Penulis : Wahyuddin
Komentar