ABATANEWS, MAKASSAR – Persoalan banjir di Kota Kabupaten Maros, ternyata sudah lama hampir 15 tahun tak kunjung ada solusi dari pihak berwenang.
Dimana menjadi tanggungjawab harusnya Balai (Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan – Jeneberang), Pihak Pemprov Sulsel, serta Pemerintah Pusat.
Hal ini, disampaikan oleh anggata DPRD Provinsi Sulsel, dapil IV Maros, Andi Patarai Amir saat Rapat Dengar Pendapat (RPD) komisi D, Pemerintah Maros, bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan – Jeneberang) dan Pihak Provinsi di DPRD Sulsel, Senin (17/2/2025).
Baca Juga : PPP Kehilangan Satu Kursi di DPRD Sulsel Akibat Kasus Korupsi, Bagaimana Kelanjutannya?
Dalam RDP tersebut, setelah mendengarkan paparan dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan – Jeneberang) wilayah Sulsel, diwakili salah satu kepala bagian yakni Rahayu ST, MT.
Pada kesempatan ini, sebagai Wakil Rakyat asal Kabupaten Maros, Andi Patarai Amir melampiaskan unek-unek kepada pihak Balai dan pihak Provinsi yang hadir.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Maros itu, menyamoaikan bahwa persoalan banjir di Maros, hampir 15 tahun tak kunjung ada solusi. Baik dari Pempro, pihak Balai, dan pihak Pemerintah pusat.
Baca Juga : DPRD Sulsel Dorong Pengawasan yang Lebih Efektif ke Sekolah Swasta untuk Kesejahteraan Guru
“Ini sebenarnya persoalan klasik. Saya waktu di DPRD Maros 15 tahun, ini soal banjir selalu saya gaungkan. Bagaimana kita mencari solusi,” ujarnya.
Menurutnya, semua aspirasi disampaikan saat masih di DPRD Maros, seperti angin lalu. Tak didengar oleh pihak pemangku kebijakan, bahkan tak kunjung ada solusi. Hal ini, menyebabkan banjir melanda Maros baru-baru ini.
“Dampak banjir di Kabupaten Maros, tetap selama itu kami belum mendapat solusi, baik dari Provinsi, Balai Jalan dan pihak Pusat,” tegas Patarai Amir.
Baca Juga : Penampakan Kantor Kemenag Maros Terendam Banjir Setinggi Dada Orang Dewasa
Politisi asal Golkar itu menuturkan, kejadian banjir di Maros kemarin adalah menjadi perhatian (warning) bagi semua pihak, karena banjir terjadi ini adalah siklus tahunan.
Ia menilai, banjir yang terjadi pekan lalu adalah rerbesar dan terparah sepanjang beberapa tahun terkahir. Apalgi kejadian baru-baru menyerobot hingga perkantor, rumah ibadah serta tercatat ada korban jiwa.
“Ini banjir terjadi berulang kali. Pernah terjadi tahun 2013, kemudian tahun 2019 dan awal 2025. Lebih terparah terjadi tahun 2025, banjir terbesar selama siklus terjadi. Di Maros, tiap tahun terjadi banjir. Kali ini sangat berdampak,” jelasnya.
Baca Juga : Banjir Parah di Maros, Irfan AB Desak Pemerintah Pusat dan Provinsi Bertindak Cepat
Pada kesempatan ini, Patarai Amir menegaskan, kondisi banjir yang terjadi. Masyarakat Maros tidak membutuhkan dijanjikan anggaran besar, masyarakat juga tidak minta menu indomie, akan tetap mereka lebih butuh kepastian solusi mengatasi banjir.
“Masyarakat kami di Maros, sudah capek dengan kondisi ini. Kami tidak butuh penggaran sekian miliar, sementara tidak adalah solusi,” katanya.
“Kami tidak butuh indomi, kami kecewa ke balai, karena tidak ada solusi. Kami butuh solusi. Ini ba jir kewenagan Provinsi, Balai dan Pusat,” tambah Patarai Amir.
Baca Juga : Banjir Lumpuhkan Maros: ASN Diliburkan, Sekolah Diminta Belajar Daring
Dia menambahakan, wilayah Maros sebagai daerah penhubung antara Kabupeten lain, temasuk poros menuju dan dari Kota Makassar.
“Mana peran anda (pihak berwenang), Maros banjir dampak ke Kota Makassar, Bone, Pangkep. Karena menjadi jalur penghubung,” tukasnya.
Sebelumnya, keterangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan – Jeneberang) wilayah Sulsel, diwakili Rahayu ST, MT. Ia menyamoaikan bahwa mewakili kepala balai karena bertepatan agenda lain.
Baca Juga : 10 Kecamatan di Maros Terendam Banjir, 2 Wilayah Paling Terdampak
“Saya mewakili kepala balai. Ada genda lain bersamaan,” kata Rahayu, menyebuktan RDP minggu lalu juga tidak hadir kepala Balai.
Kemudian, ia mengakui banjir di Maros pekan lalu, karena kondisi alam. Ketinggian curah hujan tercatat di stasion BMKG, curah hujan mencapai 243 mm, ini sangat kritis 100 tahunan.
“Debit terjadi di daerah Maros, membutuhkan solusi. Kami sudah menyusun penanggulangan bendungan di Bontu Sunggu. Kami sudah melakukan studi soal ini,” singkatnya.
