ABATANEWS, TAKALAR – Bupati Takalar Syamsari, melantik 14 orang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN lingkup Kabupaten Takalar, pada Selasa (30/8/2022).
Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN diketuai oleh Sekda Takalar Muhammad Hasbi, sekaligus sebagai anggota majelis, dan Sekretaris majelis sekaligus sebagai anggota majelis dijabat oleh Kepala BKPSDM Irwan.
Masing-masing anggotanya yakni :
1. Kepala Inspektorat Yahe
Baca Juga : Jelang Pemungutan Suara, Pj Bupati Takalar Harap Pilkada 2024 Berjalan Lancar
2. Kepala Bagian Hukum Zubair
3. Auditor Inspektorat Nur Ilham Malik
4. Audiwan Inspektorat Iwan Syahruna
Baca Juga : Pemkab Takalar Gelar Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama JKN
5. Sektretaris BKPSDM Zulkarnain, sebagai Kepala Sekretariat Majelis.
6. Handriana Hanafie sebagai wakil kepala sekertariat majelis,
7. Muhammad Husni sebagai wakil kepala sekretariat majelis bidang administrasi, pengumpulan dan pengolahan data.
Baca Juga : Pj Ketua TP PKK Takalar Hadiri Rapat Koordinasi Nasional TP PKK Tahun 2024
8. Muhammad Ali sebagai anggota majelis bidang administrasi, pengumpulan dan pengolahan data.
9. Hasjiari sebagai anggota majelis bidang administrasi
10. Apriga Rezki Perkasa Mansyur sebagai anggota majelis bidang dokumentasi,
Baca Juga : Pj. Bupati Takalar Hadiri HLM TPID Sulsel di Tanjung Bira
11. Asriadi, sebagai anggota majelis bidang dokumentasi.
12. Sudarmin sebagai anggota majelis bidang dokumentasi, pelaporan dan pengarsipan data.
Pelantikan anggota majelis ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan menjadi contoh teladan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga : Naik 1 Tingkat, Pemkab Takalar Dapat Penilaian Zona Hijau Dalam Pelayanan Publik Dari Ombudsman RI
Bupati Takalar berharap kepala OPD dan ASN yang dilantik untuk aktif menekankan terkait kode etik ini namun diawali dengan edukasi melalui berbagai literatur.
“Majelis kode etik ini hanya pemicu, perjalanan umur kita yang tidak seberapa ini harus menimbulkan efek keteladanan. Dan Saya berharap tidak ada ASN yang masuk dalam majelis kode etik ini, semua aturannya perlu dibaca dengan baik karena penegakan hukum harus didahului oleh edukasi,” kata Bupati Takalar Syamsari.
