ABATANEWS, JAKARTA — Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD tak sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal konten debat ketiga capres yang digelar pada Ahad (7/1/2024) lalu.
Kemarin (8/1/2024) Jokowi berpendapat, kalau debat ketiga capres tak begitu substansial. Sebab, kata Jokowi, para kandidat lebih banyak menyerang personal, bukan ide dan gagasannya.
“Yang pertama, saya memang melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa-apa, asal (itu soal) kebijakan. Asal policy. Asal visi ya enggak apa-apa,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
Baca Juga : Jokowi Teken Perpres Jaminan Kesehatan Seumur Hidup Bagi Mantan Menterinya
“Tapi, kalau yang sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton,” ujar Jokowi
Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi.
“Ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang enggak apa-apa, tapi (soal) kebijakan, policy, visinya yang diserang,” ujar Jokowi.
Baca Juga : Berikut Agenda Presiden Jokowi Jelang Purnatugas, Akan ke IKN Besok
“Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak perlu. Enggak, enggak baik, tidak mengedukasi,” kata Jokowi.
Sementara itu, Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/1/2024) saat ditanya oleh wartawan perihal pendapat Jokowi, menyampaikan ketidaksepakatannya.
Menurut Menkopolhukam itu, penilaian Jokowi sah-sah saja. Namun, pendapat Mahfud, debat ketiga tersebut telah berjalan sesuai dengan baik.
Baca Juga : Media Asing Ramai Nyinyirin Kaesang yang Gagal Maju Pilkada, Ungkit Jet Pribadi
“Ya mungkin, kalau penilaian Presiden. Kalau saya sih enggak (menyerang personal). Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar. Ndak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu, misalnya intelijen, strategi penyerangan,” jelas Mahfud Md usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (09/01/2023) yang dipimpin Presiden Jokowi.
Ia berkaca saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid. Mahfud mengatakan, tidak semua hal menjadi rahasia. Seperti persoalan penggunaan anggaran untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista).
“Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anunya begitu, kan itu bukan rahasia. Ndak ada, ndak ada dari yang kemarin yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu. Kalau saya ya, kan saya mantan Menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana undang-undang yang (soal) rahasia (data negara),” tutur dia.
Baca Juga : Jokowi Disambut Surya Paloh, Anies Kenakan Batik Saat Hadiri Kongres III NasDem
“Ndak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan. Itu kan soal alutsista,” sambung Mahfud.
