ABATANEWS, JAKARTA – Wacana penundaan Pemilu 2024 yang beredar, dikaitkan dengan nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Namun, Istana menyebut, hal itu sebagai ‘gosip politik’.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani yang termasuk mengakui bila ada isu yang menyebut, Luhut berada di balik wacana ini.
“Berkaca dari yang sudah-sudah, sekali pun telah mendapatkan penolakan yang tinggi, wacana ini masih terus dikemukakan oleh pihak-pihak yang dekat atau menjadi bagian dari lingkar kekuasaan. Terbaca bahwa ini sistematis dan by design,” kata Kamhar, seperti dikutip dari Liputan6.com, pada Jumat (4/3/2022).
Baca Juga : Bawaslu Sebut Pilkada di Sulsel Rawan Konflik, Pemilu 2024 Jadi Patokan
“Apalagi jika informasi yang beredar benar adanya, bahwa Menko Marves LBP ada di balik ini, dalam pengkondisian ketum partai politik, maka bisa saja wacana dan agenda ini terus dijalankan,” katanya.
Seperti diketahui, wacana ini sudah yang ketiga kalinya sejak 2019. Yang terbaru, wacana ini pertama kali dikemukakan oleh Ketua PKB, Muhaimin Iskandar. Lalu disusul mendapat dukungan dari PAN dan Golkar.
Hanya saja, sejauh ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menanggapi isu terbaru ini. Sikap Presiden Jokowi yang sebelumnya lantang menolak penambahan masa presiden, dipertanyakan oleh banyak pihak.
Baca Juga : DKPP RI Terima 565 Aduan Sepanjang Tahun 2024, 21 Dari Sulsel
“Pak Jokowi mesti menyampaikan secara tegas dan mengambil sikap tegas pula terhadap pihak-pihak yang ingin menjerumuskannya melanggar konstitusi dan menjadi Malin Kundang reformasi agar ini benar-benar game over,” kata Kamhar.
Demokrat juga mendorong Jokowi menindak tegas anak buahnya yang nekat mengusulkan penundaan Pemilu 2024 karena membuat gaduh dan melanggar konstitusi.
“Karenanya agar benar-benar game over dan tak lagi menjadi bola liar, maka Presiden Jokowi mesti tampil ke publik dan menyampaikan responnya atas ini. Tak bisa hanya diam dan membiarkan isu ini berlalu begitu saja. Jika diam, menjadi wajar jika publik akan berfikir bahwasanya Pak Jokowi tahu dan mau,” pungkas Kamhar.
Baca Juga : Jokowi Teken Perpres Jaminan Kesehatan Seumur Hidup Bagi Mantan Menterinya
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menekankan bahwa isu penundaan Pemilu 2024 bukan prioritas pemerintah. Dia pun meminta semua pihak tak menyeret nama Presiden Jokowi dalam polemik ini.
“Isu penundaan ini tidak menjadi prioritas sampai saat ini. Yang kami harap jangan diseret-seret (presiden dalam wacara penundaan pemilu 2024),” jelas Faldo kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Faldo juga menanggapi soal beberapa nama di lingkaran pejabat negara yang terseret dalam wacana ini, termasuk LBP. Menurutnya, isu itu tak lebih sebagai gosip politik belaka.
Baca Juga : PKS Temui Prabowo, Sinyal Masuk Kabinet Prabowo-Gibran?
“Narsumnya anonim semua. Bisa saja saya anggap ini sebuah gosip politik, gosip politik biasa saja gitu dan ini sebuah konsekuensi dan terkait tuduhannya saya bisa sebut juga ini imajinasi,” kata Faldo.
