ABATANEWS, JAKARTA — Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus digitalisasi, rupanya cuma sedikit aparatur sipil negara (ASN) yang melek akan hal itu.
Berdasarkan survei internal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), cuma 30 persen ASN yang melek digital.
Bagi Menteri Kominfo, Budi Arie, digitalisasi jadi satu hal paradox. Sebab, di satu sisi itu bisa memangkas pengeluaran pemerintah, tapi sumber daya manusia aparaturnya pun perlu adaptasi luar biasa.
Baca Juga : Politik Uang dan Netralitas ASN Masih Dominasi Pelanggara di Pilkada 2024
“Tadi dikatakan mindset-nya kurang, betul. Dari survei kita, baru 30 persen ASN kita yang bisa mengadopsi cara kerja digital. Ini memang perlu PR yang besar,” kata Budi Arie dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 di Four Seasons Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Menurut dia, pola pikir jadi permasalahan utama PNS untuk bisa mengikuti transformasi digital. Sayangnya, baru sekitar 30 persen yang mengadopsi ekosistem digital di lingkup pemerintahan.
“Untuk peningkatannya bagaimana? Diliterasi terus, kesadaran terus, akan digarap terus, arena yang namanya digitalisasi kan enggak ada kata selesai. Nanti ke depan ada yang baru lagi,” tegas Budi Arie.
Baca Juga : Peraturan Gubernur, Zudan Arif Harap ASN Yang Menempuh S2 dan S3 Segera Dapat Beasiswa Otomatis
Di sisi lain, ia menilai ekonomi digital juga jadi salah satu jalan keluar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, atau middle income trap. Menurutnya, ekonomi digital mampu mendorong terciptanya inovasi dan industri baru serta merangsang pemerataan ekonomi di masyarakat.
Ekonomi digital pun disebutnya jadi peluang emas bagi UMKM untuk saling berjejaring dalam platform digital. Sehingga seluruh pelaku usaha bisa terlibat dalam rantai pasok global, juga terbuka dalam ekosistem ekonomi digital.
“Sehingga ekonomi digital mampu mereformasi struktur ekonomi dan industrialisasi yang berbasis ekonomi dan inovasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Budi Arie Setiadi.
