ABATANEWS, GOWA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan menyoroti pentingnya transparansi informasi terkait operasional Bendungan Bili-Bili guna mencegah disinformasi yang beredar di masyarakat.
Dalam kunjungan kerja ke Unit Pengelolaan Bendungan (UPB) Bili-Bili, Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap sistem pemantauan dan pengendalian air, mengingat beberapa kali terjadi kenaikan tinggi muka air yang memicu banjir di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.
Dipimpin oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar, rombongan diterima oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Pompengan Jeneberang, Nalvian, S.ST, MT, serta Kepala UPB Bili-Bili, Abd. Razak. Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman meninjau Dam Control dan Monitoring System Telemetri untuk memastikan fungsi pengendalian air berjalan optimal.
Baca Juga : Ombudsman Temukan Adanya Pelanggaran Hukum pada Pagar Laut Tangerang
“Kami melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Spillway (pintu pelimpah air) untuk memastikan fungsi pengendalian air tetap berjalan optimal, khususnya jika elevasi air waduk lebih tinggi dari normal. Selain itu, kami juga menilai bagaimana agar pasokan air baku untuk PDAM dan irigasi pertanian tetap terjaga,” jelas Ismu Iskandar.
Ombudsman juga menyoroti maraknya informasi keliru yang beredar di media sosial terkait penyebab banjir. Pihaknya menegaskan bahwa banjir di Maros dan Makassar bukan disebabkan oleh pembukaan pintu air Bendungan Bili-Bili, melainkan akibat luapan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo dan DAS Maros, bukan DAS Jeneberang yang dikendalikan bendungan.
Untuk mengatasi disinformasi dan meningkatkan kesiapsiagaan, Ombudsman mengusulkan pembentukan kanal informasi terpadu yang melibatkan Balai Wilayah Sungai, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya.
Baca Juga : Ombudsman Temukan Data ‘Siswa Siluman’ pada 16 Sekolah di Makassar
“Sistem informasi yang terpadu sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid mengenai kondisi bendungan, curah hujan, dan langkah mitigasi yang harus dilakukan. Ini juga penting untuk memperkuat Sistem Peringatan Dini,” ungkap Ismu.
Ia menegaskan bahwa koordinasi antar-lembaga diperlukan untuk menghindari kepanikan masyarakat akibat informasi yang tidak akurat. Dengan sistem komunikasi yang lebih baik, respons terhadap potensi bencana dapat lebih cepat dan efektif.
Di akhir kunjungan, Ismu menyampaikan apresiasi terhadap Tim UPB Bili-Bili yang selalu siaga dalam menjaga keamanan bendungan.
Baca Juga : Ombudsman Terima 3 Laporan Dugaan Kecurangan Seleksi CPNS Dosen PTN di Sulsel
“Kami mengapresiasi kerja keras tim pengelola bendungan. Upaya mereka sangat penting dalam mengurangi risiko bencana bagi masyarakat sekitar,” tutupnya.
