ABATANEWS, LUWU UTARA Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana (DP3AP2KB) menggelar pelatihan manajemen kasus, di Aula Hotel Bukit Indah, pada Rabu (7/6/2023). Pelatihan ini Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk lembaga penyedia layanan perempuan dan anak korban kekerasan.
Kegiatan yang diikuti Unsur OPD terkait, Unit PPA Polres, unsur Polsek, unsur UPT SMP, UPT SMA, unsur UPT Perlindungan perempuan dan anak serta unsur PATBM desa dibuka langsung oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.
Plt kepala DP3AP2KB Luwu utara, Marhani Katma menyebutkan, upaya yang telah dilakukan selama ini dalam penanganan kasus sudah berjalan, namun masih perlu langkah-langkah strategis dalam penangan kasus tertangani dengan baik.
Baca Juga : Bupati Luwu Utara Serahkan Bantuan Rp75 Juta ke BUMDes Lino
“Permasalahan anak saat ini yang sangat memprihatinkan adalah kekerasan terhadap anak, sehingga melalui pelatihan ini ke depan penangan kasus terhadap anak dapat di tekan dengan baik,” ucap Marhani yang juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Luwu Utara.
Sementara itu Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan yang rutin dilakukan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengawal perlindungan perempuan dan anak.
Selain telah ditegaskan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Indah mengajak seluruh stakeholder untuk menyamakan persepsi dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak.
Baca Juga : TP PKK Lutra Gelar Peringatan HGK Ke-57, Bupati Indah: Momen Berbagi Kisah, Inspiratif dan Motivasi
“Perlu adanya penyamaan persepsi dengan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak mulai dari kabupaten, kecamatan hingga ke desa/kelurahan, apalagi pemerintah pusat telah mendorong kebijakan bagi penyedia layanan perlindungan untuk menerima rujukan korban, pendampingan korban, penjangkauan, mediasi serta memfasilitasi korban sesuai kebutuhan,” pinta bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Indah juga berharap layanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang sudah terbentuk agar memfungsikan dan mengaktifkan layanannya serta memastikan korban mendapatkan penanganan.
“Perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang memerlukan penanganan secara komprehensif, sehingga sekali lagi saya ingatkan ini membutuhkan peran kita semua,” tutupnya.
