Rabu, 06 Desember 2023 19:10

Bupati Indah Dorong Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Bupati Indah Dorong Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah

ABATANEWS, MAKASSAR – Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang clear dan clean. Hal itu disampaikan Indah usai menghadiri launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Selasa (5/12/2023), di Sandeq Ballroom Claro Hotel Makassar.

“Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Kartu Kredit Indonesia. Hal ini adalah bentuk migrasi dari transaksi keuangan pemerintah daerah yang sebelumnya lebih banyak manual ke digital,” ucap Indah.

Menurutnya, hal ini juga bagian dari mewujudkan pemerintahan clear dan clean yang salah satu indikatornya adalah akuntabilitas. Sehingga, melalui proses tersebut, Indah berharap pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi semakin akuntabel dan efisien.

Baca Juga : Pemda Luwu Utara Usul 19 Ruas Jalan Masuk Inpres 2024, Termasuk Ruas ke Seko

“Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menjadi 1 dari 17 kabupaten yang sudah mengimplementasikan QRIS di Sulawesi Selatan. Kami akan terus dorong khususnya di internal pemerintah daerah supaya semuanya dapat menggunakan KKPD ini. Karena sangat membantu dan memastikan bahwa transaksi betul-betul terjadi apa adanya,” tutur Indah.

Ia pun yakin penggunaan KKPD akan mendorong banyak efisiensi. Sehingga banyak yang bisa melakukan intervensi dengan anggaran yang tersedia di pemerintah daerah.

“Jadi ayo terus dukung dan support pelaksanaan dan implementasi KKPD,” pinta isteri dari Anggota DPR RI, Muhammad Fauzi ini.

Baca Juga : Gelar Pembinaan Statistik Sektoral, Bupati Indah: Data Statistik Diharapkan Memberi Pandangan Jelas

Sebelumnya, Pj. Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan Indonesia akan mencontoh dari Timur khusunya tata kelola pemerintahan yang baik kita mulai dari Timur.

“Tujuan besarnya reformasi birokrasi termasuk keuangan negara, secara langsung atau tidak langsung akan mengurangi risiko praktek keuangan sekaligus upaya pencegahan korupsi. Semua komplit dan terukur, ini harus dipercepat dan diperluas penggunaannya sehingga keuangan benar-benar dimanfaatkan untuk membangun masyarakat di Provinsi Sulsel,” terang Bahtiar.

Penulis : Wahyuddin
Komentar