ABATANEWS , MAKASSAR – Buhari Kahar Muzakkar telah keluar dari Partai Ummat. Ia sebelumnya menjabat sebagai Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Ummat Sulsel.
Buhari sebetulnya dianggap salah satu kader potensial Partai Ummat untuk menggaet suara pada Pileg. Namun, ia pun akhirnya memilih mundur.
Mantan Anggota DPRD Sulsel itu terhitung tak lagi menjadi anggota Partai Ummat pada Juni 2022. “Non partisan lah sekarang,” katanya saat dihubungi wartawan, pada Kamis (11/8/2022).
Baca Juga : Partai Ummat Resmi Gugat KPU ke Bawaslu
Ia mengaku tak bisa lagi maksimal bekerja di Partai Ummat. Makanya, ia menyerahkan kepada kader-kader lain untuk meneruskan perjuangannya sebagai kader partai.
Kendati demikian, ada hal yang disesalkan oleh Buhari selama di Partai Ummat. Yakni kisruh antar-kader, yang membuat sejumlah pengurus DPW dan DPD di Sulsel, akhirnya memilih cabut.
“Sebenarnya yang juga saya sayangkan di Sulsel itu, katakanlah dua kubu di Partai Ummat,” katanya.
Baca Juga : Partai Ummat Sulsel Akui Kesulitan Susun Struktur
Dua kubu yang dimaksud ialah kubu Abdul Hakim dan Mahyuddin. Abdul Hakim saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Partai Ummat Sulsel dan Mahyuddin merupakan mantan sekretarisnya.
“Saya juga sempat mendiskusikan ke DPP, kira-kira bagaimana mencari solusinya. Saya sebenarnya berharap itu ada jalan tengahnya. Tapi rupanya (buntu),” akunya.
Lanjut Buhari, DPP yang dianggap kurang bijak dalam memutuskan perkara. DPP, katanya lagi, memilih salah satu kubu.
Baca Juga : Usai Dua Petinggi, Giliran Kader Partai Ummat Mundur Massal
*Mungkin karena mosi tidak percaya, ya DPP akhirnya memilih sikap salah satunya. Yah, dia (DPP) tidak menyatukan (kubu Hakim dan Mahyuddin). Intinya itu saja, DPP tak bisa menyatukan,” sambungnya.
Padahal, kata Buhari, Mahyuddin punya potensi untuk menjaring suara karena memiliki jaringan organisasi yang bagus untuk mendongkrak Partai Ummat di Sulsel.
“Saya tetap menyayangkan karena mereka semua sebenarnya satu potensi, apalagi partai baru, mestinya dikawinkan. Tapi akhirnya memilih salah satu. Sepertinya pertimbangan DPP bahwa lebih memilih ketua (Hakim), dalam arti diberi kesempatan, sejauh mana kemampuan ketua ini membawa partai ini,” terangnya.
