ABATANEWS, MAKASSAR — Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad menerima audiensi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di ruang kerjanya, di Kantor Gubernur Sulsel.
Hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPOM RI, Irwansyah didampingi Kepala Balai Besar POM Makassar, Hariani.
Andi Muhammad Arsjad mengatakan, kedatangan BPOM tersebut untuk meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pelaksanaan seleksi terbatas untuk penambahan SDM Badan POM yang akan ditempatkan di Balai POM Kota Palopo.
Baca Juga : Inspektorat Provinsi Gorontalo Hadiri Monitoring Desa Antikorupsi di Desa Tabongo Timur
“Kami tadi juga menerima Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan adanya seleksi terbatas dilingkungan Badan POM yang saat ini sementara membutuhkan Sumber Daya Manusia yang akan melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan,” ucapnya.
Permintaan BPOM ini, diakui Andi Muhammad Arsjad untuk melengkapi kebutuhan tenaga kepegawaian Balai POM Palopo. Pasalnya, saat ini Balai POM Palopo yang sebelumnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka POM telah meningkatkan klasifikasi menjadi Balai POM Palopo.
Untuk itu, lanjutnya, informasi ini menjadi informasi yang penting untuk diketahui oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemprov Sulsel terkhusus bagi para ASN yang ingin mengembangkan karirnya diluar dari lingkup pemerintah provinsi.
Baca Juga : Taufan Pawe Komitmen Partai Golkar Dukung Program Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan
“Nah ini tadi kita sampaikan bahwa informasinya tentu penting untuk diketahui teman-teman ASN kita dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena ini menjadi bagian dalam upaya pengembangan karir teman-teman pegawai juga. Tidak hanya berkecimpung dalam lingkungan Pemprov tapi juga ada peluang untuk bisa berkarir di BPOM, dan ini mereka juga bisa punya pilihan baik secara fungsional maupun struktural,” jelasnya.
Menindaklanjuti permintaan BPOM tersebut, Andi Muhammad Arsjad mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan untuk membuat surat pemberitahuan kepada para ASN Pemprov Sulsel, khususnya yang berminat mengikuti seleksi kepegawaian di Balai POM Palopo.
“Karena waktu pendaftarannya kurang lebih dua minggu. Dari 35 kuota, baru delapan peminatnya. Jadi ini tentu peluang besar untuk teman-teman juga disana dan kita sudah meminta BKD untuk berkoordinasi dengan Balai POM terkait syarat-syaratnya, kualifikasinya. Sehingga lebih memudahkan teman-teman kita dalam memilih posisi-posisi yang mereka inginkan dalam proses seleksi itu,” tegasnya.
Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Berikan Hibah untuk Masjid, Totalnya Rp 280 Juta
Sementara itu, Irwansyah menjelaskan, kedatangannya menemui Pj Sekda Sulsel adalah untuk meminta dukungan penguatan SDM dari lingkup Pemerintah Provinsi untuk ikut seleksi menjadi pegawai Balai POM Kota Palopo.
Mengingat, kata Irwansyah, Unit Pelaksana Teknis POM Palopo naik kelas jadi Balai POM. Tentu dengan kondisi itu perlu perkuatan SDM.
“Karena dia berada di wilayah Sulawesi Selatan, kami meminta Pak Sekda untuk memberikan dukungan, barangkali ada pegawai dari Pemprov atau pemerintah Kabupaten/Kota yang bisa pindah memperkuat SDM Balai POM di Palopo,” ujarnya.
Baca Juga : Kominfo Sulsel Minta Warga Laporkan Konten Judi Online
Untuk penerimaan pegawai di Balai POM Palopo, lanjutnya, dibutuhkan karena wilayah pengawasan Balai POM Palopo yang semakin bertambah dengan kondisi keberadaan SDM saat ini di balai tersebut yang masih cukup terbatas.
“Kita berharap nanti mendapatkan dukungan (Pemprov), kalau misalnya sudah ada dari pemerintah provinsi tentu kami berharap di dorong oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Sekda selaku pejabat yang berwenang dalam pembinaan kepegawaian,” tegasnya.
Selain itu, Irwansyah juga mengatakan, pembahasan lain dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkolaborasi membangun kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas SDM, khususnya di Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Zudan Tekankan Pentingnya Pembangunan Pendidikan dan Ekonomi Regional di Kota Parepare
“Karena sekali lagi pengawasan obat dan makanan ini menjadi tugas bersama menjadi kewenangan yang sifatnya konkuren antara pemerintah pusat, dalam hal ini Badan POM dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,” tutupnya.
