ABATANEWS, MAKASSAR — Dalam upaya mengurangi kemacetan dan mengatasi masalah parkir liar, bakal calon Gubernur Sulsel, Budi Kamrul memperkenalkan inovasi baru berupa sistem parkir berbasis langganan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.
Budi Kamrul menjelaskan, bila diamanahkan memimpin Sulsel, akan melatih petugas parkir dan memberikan mereka gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, lahan kosong di sekitar rumah atau kawasan yang tidak dihuni akan disewa untuk dijadikan tempat parkir resmi.
“Kita latih tukang parkir dan gaji mereka sesuai UMP. Lahan kosong di sekitar rumah atau kawasan yang tidak ditinggali akan kita sewa untuk dijadikan lahan parkir,” ujar Budi Kamrul.
Baca Juga : Parkir Sembarang Tempat di Makassar, Polisi Bakal Tindak Pemilik Kendaraan
Lebih lanjut, Budi juga menyoroti fenomena ‘Pak Ogah’ yang kerap mengatur lalu lintas secara tidak resmi. Menurutnya, lebih baik mereka diintegrasikan ke dalam sistem yang tertib, dilatih, dan digaji untuk membantu mengurangi pengangguran.
“Masyarakat cukup membayar biaya langganan bulanan, sekitar Rp150.000 untuk kendaraan roda empat dan Rp50.000 untuk roda dua. Sistem ini akan terhubung dengan aplikasi yang terkoneksi dengan SAMSAT. Insya Allah tidak ada lagi kebocoran dan PAD bisa masuk lebih banyak, yang nantinya bisa kita gunakan untuk membantu warga miskin,” tambahnya.
Dengan potensi jumlah kendaraan di Kota Makassar yang mencapai lebih dari 2 juta untuk kendaraan roda empat dan 1,5 juta untuk roda dua, Budi Kamrul optimis bahwa sistem parkir berbasis langganan ini akan meningkatkan PAD secara signifikan.
Baca Juga : Parkir Sembarang Tempat di Makassar, Polisi Bakal Tindak Pemilik Kendaraan
“Dengan potensi kendaraan yang ada, coba kalikan angka tarifnya jika berlangganan, bandingkan dengan PAD yang diserap selama ini. Ini menunjukkan ada potensi besar yang selama ini menguap,” pungkasnya.
Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi kemacetan dan masalah parkir liar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petugas parkir dan masyarakat miskin di Sulawesi Selatan.
“PAD yang bisa terserap 1,8 triliun ini bisa digunakan untuk atasi pengangguran dan beri makan warga miskin di Sulsel,” pungkasnya.
