ABATANEWS, JAKARTA — Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief mengatakan bahwa biaya haji akan mengalami penyesuaian. Hal ini seiring dengan kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Arab Saudi di antaranya pada tahun lalu, Arab Saudi telah menetapkan biaya layanan di Masyair dengan angka yang tinggi untuk jamaah haji seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Menurutnya, selain biaya layanan di Masyair yang mengalami kenaikan sejak tahun 2022, ada beberapa faktor yang menyebabkan penyesuaian biaya haji ini antara lain harga bahan baku, transportasi, akomodasi, pajak, serta inflasi yang juga akan menyebabkan kenaikan biaya.
“Kami bersama Komisi VIII akan coba memformulasikan agar tetap bisa terpenuhi aspek istithaah-nya dan pada saat yang sama kita menerapkan prinsip bagaimana pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ungkapnya dikutip dari laman Kemenag, Selasa (10/1/2023).
Baca Juga : Kemenag Klarifikasi Soal Isu Nikah di Hari Libur Dilarang
Pihaknya, lanjut Hilman, akan mengupayakan formula biaya haji yang proporsional seiring meningkatnya pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. “Kita akan menerapkan prinsip pembiayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Angkanya akan kami formulasikan dengan mitra kami di Komisi VIII dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” kata Hilman.
“Mudahan-mudahan kita bisa mendapatkan angka yang baik untuk jamaah dan semuanya,” harap Hilman yang saat ini masih mendampingi Menag Yaqut Cholil Qoumas ke Arab Saudi.
Menurut Hilman, prinsip keadilan dan kesinambungan sangat penting karena saat ini tercatat ada sekitar 5,2 juta jamaah yang masih dalam antrean. Mereka menunggu giliran untuk dapat berangkat dan menjalankan ibadah haji.
