ABATANEWS, GORONTALO – Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer saat bertemu Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nizar Ali di Bandara Djalaludin Gorontalo, Sabtu (6/3/2023). Dalam pertemuan ini Hamka menyampaikan permohonan dukungan usulan prioritas penetapan Bandara Djalaludin menjadi embarkasi/debarkasi haji.
Di sela kesibukannya melayani Presiden AMFC bersama rombongan, Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer meluangkan waktu menemui Sekretaris Jenderal Kementrian Agama RI Niza di Bandara Djalaludin Gorontalo, Sabtu (6/5/2023). Dalam pertemuan ini Hamka menyampaikan permohonan dukungan usulan prioritas penetapan Bandara Djalaludin menjadi embarkasi/debarkasi haji.
“Terkait usulan ini, Pemprov Gorontalo telah menyampaikan surat resmi kepada Wapres RI ketika berkunjung ke Gorontalo pada April kemarin. Hal yang sama juga telah kami sampaikan pada Menteri Perhubungan RI,” jelas Hamka.
Penjagub Hamka membeberkan beberapa pertimbangan usulan Bandara Djalaludin menjadi embarkasi diantaranya kawasan timur Indonesia hanya memiliki satu embarkasi haji yakni Bandara Sultan Hasanuddin.
Provinsi Gorontalo juga telah melaksanakan Embarkasi Haji Antara dengan baik sebanyak 14 kali sejak 2007 sampai dengan sekarang, kecuali di tahun 2020-2021 dikarenakan pandemi covid19.
Selain itu, adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah penyangga yang strategis dan mengembangkan Bandara Djalaludin menjadi bandara internasional. Sumber daya alam yang besar di sektor perikanan dan pertanian dengan hasil yang berkualitas ekspor serta sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru menjadi pertimbangan dalam usulan ini.
Baca Juga : Rudy Salahuddin Paparkan 10 Program Prioritas Penjabat Gubernur di Kemendagri
“Disisi lain kuota jamaah haji di KTI cukup besar, sehingga saat ini KTI yang sudah ada Provinsi Sulut dan Sulteng sudah hijrah ke embarkasi haji di Balikpapan,” kata Hamka.
Menanggapi hal ini, Sekjen Kemenag RI Nizar siap mendukung usulan tersebut. Ia menyarakan agar segera mengadakan pertemuan dengan menghadirkan Kementrian Agama, Kementrian Perhubungan dan Pemerintah Daerah.
