ABATANEWS, JAKARTA – Sejumlah barang ilegal berhasil digagalkan masuk ke Indonesia dalam 100 hari masa kerja, Pemerintahan Prabowo Subianto. Barang ilegal tersebut jika ditaksir mencapai Rp 3,7 Triliun.
Menko Polkam Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan penggagalan barang ilegal masuk ke Indonesia sebagai upaya pemerintah melindungi industri dalam negeri. Sekaligus mencegah kebocoran barang impor ilegal masuk ke pasar domestik.
“Pemerintah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal senilai Rp3,7 triliun sejak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berjalan pada 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/1/2025).
Baca Juga : Istana Tanggapi Kepuasan Publik Dalam 100 Hari Kerja Presiden Prabowo
Budi Gunawan menyatakan, upaya tersebut sebagai hasil kerja keras, bersama-sama dengan semua pihak terkait. Baik aparat penegak hukum maupun masyarakat yang berperan aktif melaporkan kegiatan mencurigakan.
“Pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan agar tidak ada celah bagi para pelaku penyelundupan,” imbuh Menko Polkam.
Adapun barang-barang ilegal yang berhasil disita mencakup berbagai jenis. Seperti rokok ilegal, barang elektronik, kosmetik, benih lobster, minuman keras dan komoditas lainnya.
Baca Juga : Hanya 7 Pemimpin Negara yang Diberikan, Presiden Prabowo Akan Terima Penghargaan di Malaysia
Penindakan dilakukan melalui operasi terpadu dalam Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenko Polkam bersama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Badan Karantina Indonesia serta dukungan dari masyarakat.
Selain mengamankan barang bukti, operasi yang dikerjakan oleh Desk ini juga berhasil mengungkap jaringan penyelundupan skala besar yang melibatkan sindikat internasional. Sebanyak 552 orang yang terlibat telah diamankan untuk menjalani proses hukum.
“Pemerintah akan terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka memberantas penyelundupan lintas batas, termasuk melalui peningkatan kapasitas teknologi pemantauan di perbatasan dan pelabuhan,” ujarnya.
Baca Juga : Prabowo ke India, Jadi Tamu Kehormatan HUT Republik India
Ia menambahkan, penyelundupan barang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak. Tetapi juga berdampak pada kelangsungan industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, dan ekosistem laut, terutama dalam kasus penyelundupan benih lobster.
“Masyarakat juga diimbau untuk turut mendukung upaya pencegahan penyelundupan dengan tidak membeli barang-barang ilegal. Selain berkontribusi pada kerugian negara, konsumsi barang ilegal juga dapat membahayakan kesehatan dan keamanan pengguna,” jelasnya.
