ABATANEWS, LUWU UTARA — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) menggelar Advokasi tiga program perioritas Nasional pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) di Luwu Utara.
Adapun yang menjadi lokus program prioritas Nasional ini adalah untuk PJAS di SDN 097 Katokkoan Kecamatan Masamba, SDN 099 Masamba Kecamatan Masamba, SDN 126 Mappedeceng, SDN 152 Sukamaju 2, SDN 211 Bone-Bone, Kecamatan. Bone-Bone dan SMPN 4 Masamba, SMPN 1 Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone, SMPN 2 Sukamaju.
Untuk lokus program GKPD adalah Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan. Sedangkan untuk lokus PPABK adalah pasar Kapidi Kecamatan Mappdeceng.
Baca Juga : Bupati Luwu Utara Serahkan Bantuan Rp75 Juta ke BUMDes Lino
“Kami berharap komitmen dari semua yang telah ditunjuk menjadi lokus program prioritas nasional ini. Agar nantinya ada dari Kabupaten Luwu Utara yang bisa mewakili ke tingkat nasional,” kata Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani saat membuka kegiatan di aula Hotel Elegant Masamba, pada Selasa (21/02/2023).
Indah menambahkan, pengawasan jajanan sehat memang harus melibatkan berbagai pihak, terutama dinas.
“Kerja kerja kolaborasi ini terus kita dorong dan kita harap terus berkelanjutan. Kalau di sekolah sudah diberi edukasi dan dampingi untuk jajanan yang aman dan sehat itu akan menjadi kebiasaan anak anak kita, kebiasaan mengkonsumsi jajanan yang sehat,” jelas ibu dua anak itu.
Baca Juga : TP PKK Lutra Gelar Peringatan HGK Ke-57, Bupati Indah: Momen Berbagi Kisah, Inspiratif dan Motivasi
“Kita harap dengan program yang fokus pada tiga sektor ini bisa memberi dampak pada perubahan kebiasaan kita. Bahkan
pola pendekatan pendampingannya dapat kita replikasi,” sambung Indah.
Sementara itu Mewakili Plt Kepala Balai Besar POM di Makassar, Pengawas Farmasi dan Makanan Madya (PFM), Ahmad Yani menjelaskan tujuan advokasi lintas sektor ini untuk mensosialisasikan program kemananan pangan kepada lintas terkait.
“Mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan pangan di daerah, memetakan program OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program kemananan dan dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi,” jelas Ahmad Yani.
