ABATANEWS, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menerima audiensi Kepala Balai Besar instansi vertikal Kementerian PUPR Wilayah Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan tersebut, membahas terkait proyek nasional di Sulsel.
Andi Sudirman menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah program nasional untuk sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Sulsel. Seperti proses perbaikan jalan Nasional Maros-Bone dan Maros-Parepare.
“Termasuk Danau Tempe, penertiban tambang Je’neberang, Kereta Api, dan PSN (Proyek Strategis Nasional) lainnya untuk sinkronisasi,” ujarnya dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Rabu (6/3/2022).
Baca Juga : Pemprov Sulsel Salurkan Bantuan Listrik BPBL dan LTSHE bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Wilayah Terpencil
Ia lantas meminta agar kepala balai untuk berkoordinasi dengan perangkat pemerintah provinsi. Jika mengalami kendala dalam pelaksanaan program nasional di Sulsel.
“Kalau ada yang mau dilaksanakan silahkan berkoordinasi ke kami, kalau ada penetiban pembebasan lahan koordinasi ke kami. Begitu juga untuk pembangunan jalan kalau ada infokan ke kami,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je’neberang, Djaya Sukarno mengungkapkan. Pertemuannya dengan gubernur untuk menyampaikan sejumlah program kegiatan Kementerian PU di Sulsel untuk tahun 2022.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Andi Sudirman Serahkan 20 Unit Kapal 5 GT untuk Nelayan
“Alhamdulillah kami bertemu dengan Pak Gubernur bisa kami sampaikan juga program-program kegiatan kami di 2022 maupun kegiatan-kegiatan mendatang,” ucapnya.
Menurutnya, ada beberapa yang menjadi perhatian gubernur dalam pertemuan tersebut yang berada di wilayah kewenangan BBWS Pompengan Je’neberang. Seperti Bili-bili, Danau Tempe, dan pengelolaan beberapa sungai yang sering terjadi banjir.
Terkait pembangunan ruas jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Reiza Setiawan menuturkan. Beberapa ruas jalan yang kondisinya masih sempit dan diusulkan untuk di programkan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
Baca Juga : Gubernur, Kapolda, dan Wali Kota Pantau Misa Natal 2025 di Makassar, Pastikan Kondisi Kondusif
Sementara untuk jalan yang berada di luar dari kewenangan nasional yang menjadi usulan Pemerintah Provinsi. Reiza mengaku akan meminta surat dari gubernur untuk diusulkan ke Kementerian agar mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.
“Beberapa ruas jalan yang jadi perhatian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, seperti, jalan ruas Parepare-Sidrap-Bone, dan jalan By Pass Mamminasata,” bebernya.
Untuk pembangunan perumahan rakyat, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Ditjen Perumahan, Iskandar Ismail melaporkan kepada gubernur. Salah satunya adalah rencana pembangunan rumah susun (Rusun) untuk pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Bone.
Baca Juga : UMP Sulsel 2026 Naik Sebesar 7,21%, Nilainya Rp3,9 Juta
“Dari Perumahan ada nanti pembangunan rusun ponpes di Bone dan Program BSPS (Bantuan Sarana dan Pra Sarana) di 23 Kabupaten Kota di Sulsel kurang lebih 8 ribu unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ungkapnya.
Sementara dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel, Ahmad Asiri melaporkan. Penanganan kawasan kumuh, khususnya mengenai peningkatan kualitas pemukiman untuk penanganan di 85 titik kawasan pemukiman kumuh di Sulsel.
“Di samping itu kami juga menangani pembangunan sanitasi untuk pondok pesantren di Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
