ABATANEWS, JAKARTA — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melayangkan kritik atas rencana pemerintah yang mengambil dana BOS untuk merealisasikan program makan gratis calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sempat menyebut bila program makan siang gratis itu rencananya akan mengambil anggaran dari dana BOS tiap sekolah.
“Sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” kata Iman dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (3/3).
Baca Juga : Temui Sekjen PBB, Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia pada Energi Terbarukan
Dana BOS adalah salah satu pos APBN dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Iman menilai seharusnya skema makan siang gratis pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN lantaran dengan dana ini saja, belum mampu mensejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan memajukan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Berdasarkan data BPS 60,60 persen ruang kelas SD di Indonesia dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022. Ini yang semestinya menjadi fokus perhatian pemerintah.
“Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU,” ungkapnya.
Baca Juga : Tiga Hal Yang Disampaikan Presiden Prabowo di APEC Peru
Data menunjukkan bahwa kondisi anggaran dana BOS dari pemerintah pusat itu selalu turun tiap tahun. Seperti saat 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp 539 miliar.
“Jadi kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer,” lanjut guru swasta tersebut.
Belum lagi, kata dia, saat ini banyak SD yang mengeluhkan dana BOS untuk siswa itu kurang. Adapun, setiap tahunnya, satu anak SD akan mendapatkan Rp 900 ribu. Artinya, dalam satu hari, negara menganggarkan Rp. 2.830 per siswa.
Baca Juga : Prabowo dan Dina Boluarte Sepakan Indonesia-Peru Perkuat Hubungan Kerja Sama Bilateral
“Sebenarnya sejak awal pembiayaan anak SD sudah tidak manusiawi di bawah harga satu piring nasi versi makan siang gratis Rp 15 ribu,” tutur dia.
Menurut Iman, dengan tren dana BOS yang selalu menurun, maka usulan agar makan siang gratis dari dana BOS malah menambah persoalan. Masalahnya dana BOS selalu turun setiap tahun, alih-alih makan siang gratis, sekolah malah tidak bisa membiayai apa pun.
“Artinya untuk sepiring nasi anak sekolah seharga Rp 15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang,” tegas Iman.
