ABATANEWS, PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare menerima pembekalan strategis dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Materi yang disampaikan mencakup pengelolaan keuangan daerah, mekanisme pergeseran anggaran, serta strategi penyusunan APBD 2026.
Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Parepare, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. Dalam pemaparannya, Dirjen menekankan pentingnya hubungan yang selaras antara pemerintah daerah dan DPRD karena keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Agus Fatoni menegaskan kembali prinsip utama dalam tata kelola fiskal. Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga meluruskan sejumlah persepsi yang dinilai keliru, termasuk penggunaan Belanja Tidak Terduga, ruang kewenangan kepala daerah dalam kondisi darurat, serta pemahaman mengenai kas daerah.
Baca Juga : Hadiri HKG PKK ke-53, Tasming Hamid Dorong Penguatan Sinergi OPD dan PKK Parepare
“Brankas daerah itu adalah bank. Uang yang belum dipakai bukan berarti disimpan untuk bunga. Dana itu menunggu pelaksanaan program,” kata Dirjen, Agus Fatoni.
Ia menjelaskan bahwa BTT adalah instrumen fleksibel dan dapat digunakan kapan saja saat terjadi keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Pergeseran anggaran juga dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Setelah kegiatan, Wali Kota Parepare Tasming Hamid, menyampaikan apresiasi atas arahan yang diberikan. Ia menilai pembekalan ini relevan dengan kondisi fiskal daerah.
Baca Juga : Wali Kota Tasming Pimpin Rakor Forkopimda, Bahas Penataan Kawasan Kota Parepare
“Arahan Bapak Dirjen memperluas wawasan kami. Pemerintah daerah harus berani, taat aturan, dan fokus pada kepentingan masyarakat,” ujar Tasming.
Ia menambahkan bahwa pihaknya ingin memastikan APBD benar-benar bekerja untuk masyarakat.
“Kami tidak ingin APBD hanya bagus di atas kertas. Kami ingin APBD hadir untuk warga Parepare. Arahan ini memperkuat langkah kami menata belanja, memperkuat pendapatan, dan menjaga kerja sama dengan DPRD dalam koridor aturan,” ucapnya.
