ABATANEWS, MAKASSAR — Bakal Calon Presiden (Capres) bertekad mengembalikan muruah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, keberadaan KPK di bawah komando Firli Bahuri dkk, kini menjadi sorotan dan seakan kepercayaan publik menurun.
Sebagai contoh, KPK kini jadi bulan-bulanan publik atas dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca Juga : KPK Sita 2 Mobil Mewah Hingga Dokumen Kasus Suap di Ponorogo
Menurut Anies Baswedan, sudah saatnya KPK dikembalikan menjadi lembaga institusi yang benar-benar bertaring dalam pemberantasan korupsi.
Bahkan, Anies menyinggung KPK semestinya tidak dalam kendali pemerintah, melainkan harus menjadi lembaga independen.
Hal itu disinggung Anies Baswedan saat berorasi di kegiatan Silaturahmi dan Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Four Point by Sheraton Hotel Makassar, Minggu (5/11/2023).
Baca Juga : KPK Sampaikan Duka Mendalam Atas Wafatnya Antasari Azhar
“Bagaimana KPK itu dikembalikan menjadi institusi yang benar-benar bertaring dan tidak dalam kendali pemerintah,” kata Anies di hadapan peserta Silatnas ICMI.
“Karena dengan adanya KPK inilah maka sektor strategis bisa dicegah (korupsi),” tambahnya.
Anies Baswedan mengaku bahwa dirinya sempat meminta jajaran KPK untuk membentuk KPK Ibukota saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga : KPK OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
Kala itu, Agus Rahardjo menjabat Ketua KPK Periode 2015–2019.
Capres usungan Koalisi Perubahan itu menjelaskan, tujuannya agar tugas KPK Ibukota itu untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi.
“Kami di Jakarta, minta tolong mantan KPK untuk jadi KPK Ibukota. Tugasnya apa? pencegahan, pencegahan, pencegahan. Karena kita tidak bisa lakukan penindakan,” beber Anies.
Baca Juga : KPK Sita Sejumlah Barang Bukti di Rumah Dinas Gubernur Nonaktif Riau Abdul Wahid
Lebih lanjut, menurut Anies, adanya KPK Ibukota tersebut, banyak program yang diusulkan oleh birokrat tidak ada yang lolos reviu.
Bahkan, begitu ada pencegahan, banyak program yang diusulkan oleh birokrasi ketika di reviuw oleh KPK ibukota ternyata tidak layak untuk dicalonkan.
“Karena ada pertanyaan mendasarnya, satu soal governance, dan kedua siapa dapat apa berapa besar dan di mana?,” bebernya.
Baca Juga : Meski Presiden Prabowo Tanggung Jawab, KPK Tetap Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh
Anies menuturkan, pemerintah sering melahirkan program-program yang hanya untuk sekelompok orang tertentu saja.
Sedangkan kelompok lain malah ditinggalkan.
“Kita sering kali bikin program hanya memberikan kepada sekolompok orang dan sekelompok lain tertinggal terus menerus,” tandasnya.
