ABATANEWS, JAKARTA — Dalam rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komisi V DPR RI mengulas berbagai isu terkait target pembangunan 3 juta rumah (4/11/2024).
Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menggarisbawahi sejumlah poin untuk memastikan keberhasilan program ini, yang bukan hanya menambah jumlah hunian tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas.
Teguh menyatakan bahwa proyek perumahan ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan.
Baca Juga : Komisi III DPR RI Resmi Tetapkan Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto Jadi Ketua
“Ada keterbatasan lahan yang terkadang memaksa pembangunan di wilayah yang seharusnya dilindungi, seperti lahan tangkapan air dan kawasan produktif,” kata Teguh, seraya menegaskan pentingnya menghindari risiko lingkungan seperti banjir di daerah perkotaan.
Selain itu, Teguh menekankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pelaksanaan proyek ini. Ia berharap masyarakat lokal dapat terlibat lebih aktif dalam seluruh tahap pembangunan, baik sebagai tenaga kerja maupun dalam penyediaan bahan baku.
“Kita harus memastikan proyek ini inklusif. Masyarakat lokal, produsen bahan bangunan, dan tenaga kerja daerah harus berpartisipasi, sehingga perputaran ekonomi dirasakan secara merata,” tegas Teguh.
Baca Juga : Pastikan Layanan Sesuai Aturan, Komisi IX DPR RI Tinjau RS Kemenkes Makassar
Teguh juga mengangkat isu ketimpangan kualitas tenaga kerja antara daerah dan Pulau Jawa, dengan mengusulkan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
“Kita perlu memberdayakan tenaga kerja di daerah agar mereka bisa terlibat secara langsung dalam proyek besar ini,” ujarnya, berharap agar manfaat ekonomi proyek ini lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sebagai penutup, Teguh mengingatkan bahwa pembangunan rumah sebaiknya mempertimbangkan pengembangan ekosistem permukiman yang lengkap, termasuk fasilitas umum dan layanan sosial.
Baca Juga : Segera Berseragam Timnas, DPR RI Setujui Naturalisasi Kevin Diks
“Perumahan yang dibangun harus dilengkapi fasilitas yang menunjang kehidupan, agar tidak berakhir kosong dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” ujar Teguh.
Rapat kerja ini menjadi momen penting untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dalam program perumahan Indonesia. Komisi V menekankan perlunya keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
