Hal ini disampaikan langsung Anggota DPRD Kota Makassar Abdul Wahid saat menggelar sosialisasi peraturan daerah (Sosper) No 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Hotel D’Maleo Jalan Pelita, (5/12/2021).
Baca Juga : Pemkot Makassar dan DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2025
Menurutnya, perusahaan di Makassar cukup banyak, seperti perusahaan pergudangan yang banyak ditemui di dapilnya, yaitu Dapil III Biringkanayya-Tamalanrea.
“Di daerah kita banyak berdiri perusahaan sampai pergudangan, tapi manfaatnya sangat minim dirasakan makanya ini perlu ditindaklanjuti lewat perda,” ujarnya.Semestinya anggaran CSR tersebut bisa mengakomodir lingkungan sekitar, baik dalam bentuk bantuan ataupun penyerapan tenaga kerja. Namun hal ini justru minim ditemui.
Bahkan tak ada satupun anggaran CSR yang dapat dirasakan saat kebakaran terjadi beberapa waktu lalu di dapilnya. “Jangan sampai CSR itu dibawa ke luar kota masih banyak warga kita masih banyak kebutuhan. Terutama yang hadir adalah rata-rata korban kebakaran. Jangan cuma diberi asap polusi dan hal lain yang ditimbulkan. Kalau bisa diberikan hal baik,” tegasnya.
Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Optimis Bisa Rampungkan APBD 2025 Dalam Waktu Cepat
Selain itu fasilitas penyaluran minat dan bakat juga dinilai masih minim ditemui di Kota Makassar, banyak ruang-ruang terbuka yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah kota (Pemkot) Makassar.
“Kita waktu ke Kalimantan, taman-taman kota itu sudah dikelola oleh perusahaan. Ini yang masih minim dikelola di kota kita. Sarana olahraga misalnya ini sangat dibutuhkan di situasi-situasi seperti ini,” ujarnya.
