ABATANEWS, MAKASSAR — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Mahasiswa Bone Sulawesi Selatan menggelar aksi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan Kantor Bawaslu Sulsel, pada Rabu (3/1/2024).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran pemilu dan netralitas pejabat daerah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Bone. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Bone, mereka menyoroti sebuah video berdurasi 48 detik yang viral di media sosial.
Video tersebut menunjukkan Pj Bupati Bone Andi Islamuddin yang didampingi oleh Kepala Dinas PMD Andi Gunadi Ukra, yang diduga mengarahkan beberapa kepala desa untuk mendukung putrinya, Andi Tenri Abeng Salangketo, sebagai Calon Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra.
Baca Juga : Bawaslu Surati KPU untuk Patuhi Putusan MK Soal Persyaratan di Pilkada Serentak
“Lalu kemudian, kalau seluruh teman-teman kepala desa ini bersepakat saya sangat yakini bukan hanya sekedar mampu menundukkan anak saya sebagai anggota DPR provinsi tetapi mampu juga memperoleh suara yang terbesar dari seluruh kandidat. kan seperti itu. Taulle mo kira kira? Ko dedulle i ta pau i! Degaga masalah. Tetapi saya berharap, saya berkeinginan besar,” kata Islamuddin dalam video tersebut.
Kalimat yang mencurigakan tersebut, menimbulkan dugaan pelanggaran berbagai peraturan, seperti Netralitas ASN, UU Pemilu, dan PKPU Kampanye Pemilu. Aliansi Mahasiswa Bone telah melaporkan kejadian ini kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bone.
Mereka bahkan menuntut agar sentra GAKKUMDU turun tangan melanjutkan hasil keputusan bawaslu Bone yang dianggap tidak memuaskan khalayak publik. Ungkap Syahdan Waladi Korlap AMB.
Baca Juga : Bawaslu Maros Keluarkan 208 Saran Perbaikan Selama Masa Pencoklitan Pilkada 2024
Aliansi Mahasiswa Bone menyatakan bahwa; video tersebut menjadi bukti nyata atas pelanggaran yang mencakup Netralitas ASN (PP 94 tahun 2021, Pasal 5 ayat 1,3, 5, dan 6), UU Pemilu (UU Nomor 7 tahun 2017, Pasal 280 ayat 2 huruf (f) dan ayat 4, juga Pasal 283 ayat 1 dan 2), serta Pelanggaran Kampanye Pemilu (PKPU Nomor 15 tahun 2023, Pasal 72 ayat 4 point (h), dan Pasal 73 serta Pasal 74 ayat 1).
Saat orasi, Dudi Kamaruddin selaku ketua AMB sulsel menyampaikan dalam aksi tersebut, bahwa masyarakat kita di pedesaan masih sangat paternlistik sehingga ketika ada tekanan dan perintah dari pejabat baik itu Bupati ataupun Kepala Desa maka hal itu di yakini akan di ikuti oleh masyarakat, meskipun diketahui bahwa pemilu adalah ajang demokrasi.
Aliansi Mahasiswa Bone mengancam akan melakukan gerakan yang lebih besar pada hari jumat (2 x 24 jam) jika tuntutan mereka tidak diindahkan. Mereka menyatakan bahwa perilaku pejabat di Kabupaten Bone telah merusak nilai demokrasi dan mengintimidasi rakyat, yang dapat mempengaruhi kebebasan dalam melakukan pencoblosan.
Baca Juga : Bawaslu RI-Sulsel Gelar Konsolidasi dengan Pelaku Media untuk Tatap Pilkada Serentak 2024
Kegiatan terstruktur tersebut tentunya akan merugikan caleg kontestan pemilu lainnya dalam melakukan pendekatan dan kampanye ke masyarakat karena di blok oleh sebagian kepala Desa dan kepala Dusunnya.
Bahkan ada caleg dari partai lain yang menyesalkan adanya tindakan pencekalan oleh oknum kades dan kadus yang mengancam akan menghentikan kegiatan pertemuan caleg dengan masyarakat karena tidak minta izin, padahal dalam PKPU nomor 15 tahun 2023, di katakan bahwa izin hanya di layangkan kepada Polsek dan Panwaslu kecamatan saja.
Aliansi Mahasiswa Bone berharap agar tindakan yang ditempuh oleh pihak yang berwenang dapat membawa keadilan dan menjaga integritas demokrasi di kabupaten Bone.
Baca Juga : Pengiriman Rekapitulasi Hasil Pemilu Kota Parepare Dikawal Ketat Bawaslu dan Polisi
Hari Jumat mereka akan turun ke 4 titik aksi yakni Kantor Gubernur Sulsel menuntut pencopotan PJ Bupati Bone, Bawaslu Sulsel untuk segera mengusut tuntas pelanggaran pemilu dan APH (GAKUKUMDU) untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kemungkinan menggunakan fasilitas daerah dan jabatan dalam Pemilu 2024.
