ABATANEWS, JAKARTA — Artis sekaligus anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti fenomena pemasangan pagar bambu di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diduga menjadi langkah awal dari rencana reklamasi. Dalam sidaknya, ia mengkritisi dampak lingkungan dan keabsahan izin proyek tersebut.
“Caranya canggih, pasang bambu untuk menahan ombak agar pasir tetap di daratan. Ahay! Canggih banget nih masyaallah,” ujar Rieke melalui unggahan video di akun Instagram terverifikasinya pada Minggu (26/12/2025).
Rieke mempertanyakan legalitas proyek ini dan keanehan penerbitan izinnya. “Hayo lo, benar enggak ada izinnya? Kok bisa sertifikat terbit? Tahu enggak itu dari mana sebab akibatnya? Sudah gila, gila banget. Pertama, geser hutan mangrove,” katanya.
Baca Juga : Mahfud MD Desak Kasus Pagar Laut Tangerang Dibawa ke Ranah Hukum
Lebih jauh, Rieke menunjukkan kawasan yang dulunya hutan mangrove namun kini “menghilang” atau berpindah tempat. Ia menegaskan bahwa tata ruang kawasan tersebut bukan untuk reklamasi ataupun pembangunan perumahan dan pelabuhan. “Tuh, hutan mangrove-nya digeser. Sebagian malah dihilangkan. Ini tata ruangnya bukan buat pelabuhan. Bukan buat perumahan,” ungkapnya.
Rieke juga menyoroti dugaan keterlibatan perusahaan tertentu dalam pemagaran laut tersebut. Ia mengingatkan bahwa segala bentuk manipulasi akan terungkap pada waktunya. “Kebusukan serapi apapun, akan tetap terbongkar. Nih, lihat. Ini dulunya hutan mangrove. Dan ini bukan daratan, perairan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan kritik kepada pemerintah daerah dan pusat, menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang harus mengikuti aturan yang jelas. “Ini negara, bestie. Lo enggak bisa bikin aturan sendiri! Ayo, mana Kang Ridwan Kamil. Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama PT yang mengklaim luasan lahan,” ujar Rieke menutup kritiknya.
Baca Juga : Prabowo Panggil Menteri KKP, Perintahkan Pagar Laut di Tangerang Terus Dilakukan Penyelidikan
Rieke meminta semua pihak untuk segera bertindak tegas, menyoroti dampak ekologis serta pentingnya transparansi dalam kebijakan tata ruang.
