ABATANEWS, JAKARTA – Pemerintah Indonesia membuka peluang baru bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa minat dari berbagai ormas sangat tinggi, dengan empat ormas baru yang telah mengajukan izin.
Saat ini, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah memperoleh izin untuk mengelola tambang, dan Bahlil menyebutkan masih ada beberapa ormas lainnya yang sedang dalam proses pengajuan.
Baca Juga : Ormas Tolak Penertiban Jukir Liar di Surabaya, Bakal Gelar Aksi Selama 5 Hari
Meskipun identitas ormas-ormas baru ini belum diungkap, pemerintah menegaskan komitmen untuk terbuka terhadap semua ormas yang memenuhi syarat.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan sumber pendapatan tambahan bagi ormas keagamaan, yang diharapkan dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan dakwah.
Bahlil menekankan pentingnya kontribusi yang jelas bagi negara sebagai salah satu syarat utama untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang.
Baca Juga : Kemendagri Soroti Ormas yang Gunakan Atribut Mirip Aparat, Minta Agar Ditegasi
Selain itu, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengusulkan agar peluang pengelolaan tambang tidak hanya diberikan kepada ormas keagamaan, tetapi juga kepada organisasi lainnya yang memenuhi kriteria.
Usulan ini bertujuan untuk memperluas basis penerima manfaat dari kebijakan ini, sehingga lebih banyak organisasi dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memberdayakan ormas keagamaan melalui sektor ekonomi.
Baca Juga : Setelah Dihentikan Sementara, Menteri ESDM Bahlil Akan Kunjungi Tambang di Raja Ampat
Dengan memiliki badan usaha yang mengelola tambang, ormas diharapkan dapat memperoleh pendapatan halal dan sah yang dapat digunakan untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kepada kaum fakir miskin.
“Ini adalah niat baik kita untuk memberdayakan ormas, sehingga mereka bisa menjalankan program-program sosial dengan dukungan finansial yang stabil,” ujar Bahlil.
Keterlibatan ormas dalam sektor pertambangan ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi sektor lainnya, membuka jalan bagi kerjasama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama.
