ABATANEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan saat ini pembentukan Koperasi Merah Putih berjalan progresif. Hal tersebut sejalan dengan terbitnya produk hukum tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut Zulhas, hingga Kamis (8/5) sore, tercatat sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Pembentukan Korepasi tersebut terus bertambah setiap harinya.
“Sampai tadi sore karena setiap hari berkembang terus. Pembentukan koperasi ini bertujuan untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen,” kata Zulhas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, pada Kamis (8/5/2025).
Baca Juga : Indonesia dan Australia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan hingga UMKM
Selain itu, Koperasi juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat. Seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya.
Dalam pelaksanaannya, koperasi-koperasi tersebut akan bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk PT Pos Indonesia, serta berfungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link.
“Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat,” ungkap Zulkifli.
Baca Juga : Sebelum Melakukan Pertemuan Bilateral, Prabowo Kunjungi PM Australia di Hotel
Sebagai langkah penguatan implementasi di lapangan, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang diketuai oleh Menko Pangan, dengan para wakil dari unsur menteri, serta pelaksana harian.
“Baru saja kami terima, diperkuat lagi dengan Satgas. Satgas Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Zulkifli.
Dalam upaya percepatan ini, pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasional koperasi-koperasi ini, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafon kredit awal sebesar Rp3 miliar.
Baca Juga : Presiden Prabowo Menerima Penghargaan Bintang Kebesaran Negara Brunai Darusalam
“Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafon Rp3 miliar,” tegas Zulkifli.
Ia menekankan bahwa dana tersebut bukanlah hibah, melainkan kredit usaha yang akan dikelola secara profesional. Nantinya koperasi -koperasi tersebut akan didampingi, dibina, dan diarahkan agar mampu berkembang.
“Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu,” tutur Zulhas.
Baca Juga : Presiden Prabowo Dijadwalkan Terima Kunjungan PM Australia
Melalui langkah konkret ini, pemerintah berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, rentenir, hingga pinjaman daring ilegal.
