ABATANEWS, MASAMBA – 72 unit hunian tetap (huntap) untuk korban bencana banjir bandang Luwu Utara kini dimulai dibangun.
Lokasinya berada di Dusun Porodoa Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng. Hal itu ditandai dengan dilakukannya peletakan batu pertama pembangunan 72 unit huntap tipe 36 oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Jumat (4/6/2021), di lokasi tersebut.
72 huntap ini merupakan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk itu, Bupati Indah Putri Indriani tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas atensinya yang begitu luar biasa terhadap korban banjir bandang di Luwu Utara.
Baca Juga : Langsung Masuk ke Rekening, Indah Tegas Tak Ada Lagi Bantuan Uang Tunai
“Terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR yang terus menunjukkan atensinya kepada warga korban bencana di Luwu Utara.” ucap Indah.
Indah mengatakan, pembangunan 72 unit huntap adalah sebuah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hunian yang lebih layak pascabencana kepada para korban bencana banjir bandang di Luwu Utara.
“Kami percaya, Kementrian PUPR akan selalu hadir di mana masyarakat membutuhkannya. Hal itu dapat kita lihat dan rasakan saat banjir bandang terjadi. Di mana Menteri PUPR langsung turun melihat kondisi yang ada,” jelas Indah.
Baca Juga : Awali Safari di Sukamaju, Bupati Indah Sampaikan Keutamaan 10 Malam Pertama Ramadan
Bupati Luwu Utara dua periode ini berharap, peletakan batu pertama pembangunan huntap menjadi magnet terbangunnya kembali hunian tetap berikutnya. Sehingga semua korban bencana yang kehilangan tempat tinggal memiliki harapan yang lebih baik dengan adanya hunian yang baru dan layak.
“Harapan kita, peletakan batu pertama ini dapat menjadi magnet agar kembali tersusunnya batu-batu baru selanjutnya bagi kepastian hunian tetap bagi masyarakat korban banjir bandang,” harap Indah lagi.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan, Bahtiar, ST., S.St., MT., beserta jajarannya, unsur Forkopimda, serta para Kepala Perangkat Daerah.
