ABATANEWS, MAKASSAR – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memaparkan 5 arahan dalam percepatan penggunaan dana hibah yang telah diberikan oleh BNPB kepada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Hal itu ia sampaikan dalam rapat Koordinasi Penyelesaian Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kota Makassar, Jumat (19/8/2022).
Menurutnya, kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan bagian penting dalam fase penanggulangan bencana.
Baca Juga : BNPB Pastikan Pemerintah Jamin Kebutuhan Dasar Korban Banjir di Gorontalo
Apalagi, Giat rehabilitasi dan rekonstruksi wajib dilakukan untuk memperkuat pembangunan dan pemulihan pascabencana yang lebih baik dan tangguh.
“Maka ada 5 arahan terkait percepatan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sulsel. Pertama, percepat penyelesaian kelengkapan berkas permohonan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya bagi Kabupaten Tana Toraja, Luwu Timur dan Luwu,” kata Suharyanto dalam keterangannya yang diterima Sabtu (20/8/2022).
Kedua, Suharyanto meminta agar dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tahun anggaran 2021.
Baca Juga : Korban Banjir Lahar Dingin di Sumbar Terus Bertambah, BNPB Catat 50 Orang Tewa
Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan daerah dapat lebih siap terhadap potensi bencana di masa depan.
“Ketiga, pemerintah daerah menginventarisasi dan melaporkan berkas pertanggungjawaban administrasi sebagai bentuk upaya penanggulangan bencana yang akuntabel,” kata dia.
Selanjutnya, (keempat) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tetap mengedepankan prinsip build back better, safer and sustainable dengan memperhatikan asas 5T.
Baca Juga : Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Korban Meninggal Dunia Terus Bertambah
Yaitu tepat perencanaan, tepat administrasi, tepat penyerapan anggaran, tepat spesifikasi teknis dan tepat waktu.
“Terakhir, terus tingkatkan kolaborasi aktif komponen pentaheliks untuk penguatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Ia menambahkan semakin cepat realisasi dana hibah, daerah dapat kembali mengajukan permohonan dana hibah untuk memperkuat kegitan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dan aman bagi daerahnya.
Baca Juga : 16 Desa di Luwu Masih Terisolir Jadi Perhatian BNPB
Suharyanto menegaskan bahwa BNPB selalu siap untuk mendampingi pemerintah daerah, mulai dari proses pengajuan hingga pelaksanaan dana hibah.
“BNPB selalu terbuka bagi pemerintah daerah sehingga diharapkan tidak ada yang mengalami kesulitan saat menyusun, mengajukan dan melaksanakan dana hibah ini,” kata dia.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi per 11 Agustus 2022, BNPB telah mengalokasikan dana hibah tahun anggaran 2021 sebesar Rp101,28 miliar bagi delapan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
