ABATANEWS, MAKASSAR — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel melakukan rapat bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan pengarahan Strong Point Pemerintah Daerah (Prioritas) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Lantai IV, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Senin, 14 Februari 2022.
Pertemuan ini mengevaluasi capaian Pemprov Sulsel di 2021, rencana dan langkah pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022. Serta mempersiapkan tahun 2023.
“Alhamdulillah kita di 2021 bisa dilewati bukan karena saya sendiri. Tapi tentu dengan kepala OPD, TGUPP, staf ahli dan para asisten yang membantu kami dan juga terkhusus kepada tim Pokja yang sudah bekerja dengan sangat baik. Apresiasi kepada tim Pokja,” sebut Andi Sudirman Sulaiman.
Baca Juga : Semangat Ribuan Warga Bulukumba Hadiri Kampanye Andi Sudirman
Pemerintah Provinsi Sulsel terus melakukan perubahan yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga, Sulsel Raih Kategori Baik Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Tahun 2021.
Ia menekankan, hal-hal yang berkaitan dengan hambatan terutama di pengadaan barang dan jasa untuk segera diselesaikan. Selanjutnya, meminta OPD agar segera mempersiapkan kegiatan, terutama di 2022 untuk dipercepat segera agar bisa difungsikan dan dinikmati masyarakat.
Ia menyebutkan, tahun sebelumnya, orientasi pembangunan infrastruktur lebih banyak ke arah yang bukan kewenangan Pemprov Sulsel, tahun ini lebih kepada kewenangan dan lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi.
Baca Juga : Teruji Bisa Mengayomi dan Plural, Komunitas Tionghoa di Sulsel Kembali Dukung Andalan Hati
“Infrastruktur kita tahun ini, kita arahkan ke LHR tinggi. Kemarin banyak konsentrasi ke bangunan dan LHR yang bukan wilayah kewenangan. Sekarang kita lebih banyak tahun ini di wilayah (LHR) kewenangan, karena kita mengejar target RPJMD. Dan memang sangat dibutuhkan masyarakat,” paparnya.
Beberapa permintaan masyarakat tersebut di antaranya, di antaranya, ruas jalan Pekkae-Takkalala (Soppeng), ruas di Bontolempangan (Sinjai), ruas di Pattumbukang (Selayar), dan ruas Sidrap-Wajo.
“Permintaan paling banyak di wilayah Ajjatappareng, karena di sini paling banyak ruas provinsi yang tidak dipekerjakan. 1 tahun rata-rata 1 Km kerusakannya,” jelasnnya.
Baca Juga : Eks Bupati Tana Toraja Theofilus All Out Menangkan Andalan Hati: Pasangan Ideal Pimpin Sulsel
Penekanannya, pada finalisasi pengerjaan untuk ruas jalan LHR tinggi yang rusak berat dan yang belum tuntas dikerjakan tahun lalu. Untuk ruas jalan LHR tinggi yang telah selesai pengerjaan, selanjutnya dilakukan penguatan pada bahu jalan. Termasuk dengan betonisasi untuk menahan beban kendaraan.
Demikian juga pengerjaan untuk ruas jalam di Seko (Luwu), upaya yang dilakukan pada penguatan talud (dinding penahan tanah), pengerasan jalan dan penguatan tebing sebelum dilakukan pengaspalan/betonisasi. Juga dengan daerah gembur lainnya yang rawan longsor lainnya.
Sedangkan, Kepala Bappelitbangda Sulsel, Darmawan Bintang menyebutkan, pertemuan ini perdana untuk persiapan program dan kegiatan 2023, selanjutnya akan dilakukan pertemuan lanjutan, penekanannya pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih Zona Hijau dan Opini Kualitas Tertinggi atas Kepatuhan Pelayanan Publik
“Untuk 2023 ini adalah pertemuan pertama dan kita berharap ada pertemuan berikut-berikutnya. Arahan dan penekanan khusus terutama dalam mengembangkan pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur di dalam program dan kegiatan 2023. Secara detail akan ditindaklanjuti lagi,” sebutnya.
Dalam rapat ini dipaparkan, capaian untuk pertumbuhan ekonomi terealisasi dari -0,70 persen di tahun 2020 meningkat dan trealisasi 4,65 persen di 2021. Adapun target 2022 sebesar 4,62-5,98 persen dan tahun 2023 sebesar 5,04-6,52 persen
