Usut Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Bareskrim Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang

ABATANEWS, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sejumlah kediaman di wilayah Bogor dan Tangerang. Langkah ini merupakan kelanjutan dari penyidikan perkara dugaan makar serta penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa operasi penggeledahan tersebut difokuskan untuk menelusuri indikasi keterlibatan Brigjen TK dan Kombes IM dalam perkara dugaan makar.
“Tim Penyidik Direktorat Tipidum terus melakukan penggeledahan terkait Tindak Pidana Makar di lima titik lokasi rumah yang berkaitan dengan Brigjen Pol TK dan Kombes Pol IM di kawasan Bogor, serta satu lokasi di Curug, Tangerang,” ungkap Susatyo kepada awak media, Jumat (20/11/2026).
Susatyo memastikan bahwa proses penyisiran di lokasi-lokasi tersebut masih berjalan.
“Kegiatan saat ini masih berlangsung. Untuk hasilnya akan kami sampaikan secara resmi saat konferensi pers,” imbuhnya.
Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri sempat membeberkan alasan di balik penundaan gelar perkara (ekspose) kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo bersama pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Penundaan ini terjadi lantaran tim penyidik masih memprioritaskan rangkaian penggeledahan di Bogor dan Tangerang.
“Saat ini kami masih melakukan pengembangan lanjutan berupa penggeledahan di wilayah Bogor dan Tangerang,” kata Susatyo.
Dalam proses gelar perkara internal sebelumnya, Bareskrim turut menggandeng berbagai elemen pengawas kepolisian. Unsur yang dilibatkan mencakup penyidik Dittipidum, Biro Pengawasan Penyidikan (Wasidik), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Selain pengawas internal dan eksternal, keterangan sejumlah pakar juga dihimpun guna membedah temuan fakta serta barang bukti baru. Upaya ini ditempuh untuk memastikan konstruksi hukum yang dibangun penyidik selaras dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun rencana ekspose bersama Kejagung nantinya bertujuan menyelaraskan pandangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Forum tersebut akan dimanfaatkan untuk menguji ketepatan pasal yang disangkakan serta kelengkapan alat bukti sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Penyidikan kasus dugaan makar ini berawal dari pengembangan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan beberapa figur publik lainnya. Laporan polisi mengenai dugaan makar tersebut telah resmi diterbitkan Bareskrim sejak 11 November 2026.
Dalam mengusut perkara ini, kepolisian mendalami indikasi tindakan yang mengarah pada upaya merampas kemerdekaan Presiden, melumpuhkan kemampuan kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan, hingga menggulingkan pemerintahan yang sah.
Untuk membuktikan unsur pidana makar, Bareskrim menelisik tiga fase krusial, meliputi pemufakatan jahat, tahap persiapan, serta permulaan pelaksanaan. Penyidik menerapkan sangkaan Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP.
Sejauh ini, penyidik telah meminta keterangan dari 59 saksi. Pemeriksaan turut dilakukan terhadap beberapa individu yang berstatus tersangka dalam kasus penyadapan ilegal termasuk Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang sempat menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divisi Propam, Jakarta, Selasa (10/11/2026) guna menelusuri benang merah di antara kedua kasus tersebut.
Meski demikian, Bareskrim belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus dugaan makar ini. Status tersangka pada perkara penyadapan ilegal tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai tersangka makar, sebab penyidik wajib membuktikan terpenuhinya unsur pidana serta peran spesifik dari masing-masing pihak.