Tujuh Partai di DPR Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Proses pengisian jabatan tersebut selanjutnya berjalan melalui mekanisme konstitusional.
Setelah menerima surat permintaan dari MPR, Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diajukan Presiden.
MPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna untuk memilih dan mengesahkan wakil presiden pengganti Gibran pada 2 Desember 2026.
Dalam proses tersebut, presiden tidak diwajibkan hanya mengajukan tokoh dari partai politik pengusung sebelumnya. Calon dapat berasal dari partai politik lain maupun kalangan nonpartai sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
Di tengah proses itu, tujuh partai politik di DPR menyampaikan sikap tidak mengusulkan kader atau kandidat tertentu. Berikut rangkumannya.
Politikus PDI Perjuangan (PDI-P), Guntur Romli, menegaskan partainya tidak memiliki ambisi untuk mengajukan kandidat calon wakil presiden kepada Prabowo.
Guntur mengatakan, PDI-P hanya menginginkan agar konstitusi dan aturan yang berlaku ditegakkan.
“PDI Perjuangan tidak punya ambisi dan kepentingan soal Wapres baru. Kami hanya ingin konstitusi dan aturan ditaati, jangan lagi diakal-akali,” katanya kepada Tribunnews.com, Jumat (13/11/2026).
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan partainya tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden kepada Prabowo.
Mekeng mengatakan, Golkar menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada Presiden. Menurutnya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan calon wakil presiden berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahan.
“Itu semua tergantung presiden, tidak ada di dalam aturan (sosok cawapres) harus dari koalisi atau dari mana, presiden yang akan melihat mana yang dia yakin ini akan membantu dia dalam mengemban tugas,” kata Mekeng di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sikap yang sama juga dipilih partai Nasdem, PKB, PKS dan PAN dan Demokrat.
Berbeda dengan tujuh partai tersebut, Partai Gerindra memberikan isyarat bahwa calon wakil presiden pengganti Gibran dapat berasal dari partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan mekanisme penentuan wakil presiden pengganti Gibran harus mengacu pada ketentuan konstitusi.
Habiburokhman juga mengingatkan agar jabatan wakil presiden tidak dibiarkan kosong terlalu lama. Menurutnya, keberadaan wakil presiden diperlukan untuk mendukung jalannya pemerintahan, terlebih terdapat sejumlah agenda kenegaraan yang membutuhkan peran wakil presiden.
“Jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan. Ya, walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari, tapi sebenarnya enggak boleh terlalu lama,” katanya, sebagaimana dilansir Tribunnews.