Tingkatkan PAD Takalar, Transaksi Digital Perlu Diperkuat
ABATANEWS, TAKALAR — Bertempat di Ruang Rapat Setda Kantor Bupati Takalar, Pj. Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad, M.Dev. Plg menerima kunjungan silaturahmi Bank Indonesia dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Takalar, Kamis (19/1/2023).
Dalam kunjungan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulsel Rudi Bambang Widjanarko menyampaikan bahwa tingkat pembayaran digitalisasinya Kabupaten Takalar terus meningkat ini suatu modal dalam meningkatkan elektronifikasi transaksi daerah.
“Di sisi lain Kabupaten Takalar memiliki banyak potensi terkait penerimaan baik dari sisi pajak maupun retribusi yang dapat meningkatkan PADnya. Terbukti banyaknya destinasi wisata dan rumah makan sehingga dapat memperkuat program pembayaran secara digitalisasi,” jelasnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Takalar dalam rakor tersebut mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, penting buat melihat sejauh mana kapasitas fiskal terutama dalam dua hal terutama dari aspek belanja serta pendapatan dan pembiayaan belanja.
“Dalam memaksimalkan pajak, penting untuk diketahui bahwa pergerakan transaksi keuangan di daerah baik dari sisi pendapatan bisa dilihat secara update dengan upaya digitalisasi,” ujar Pj. Bupati Takalar.
Digitalisasi transaksi pemerintahan daerah segera dijalankan secara baik di Takalar. Ia berharap Takalar bisa mengambil peran yang cukup berarti dalam penguatan keuangan daerah. Sinergitas kolaborasi dengan OPD sangat penting dalam peningkatan PAD Takalar.
Dalam peningkatan pendapat di Kabupaten Takalar target yang ingin dicapai di semester I tahun 2023 mendorong realisasi PDRB potensial (BPTHB, pajak resto, pajak hotel) melalui kanal digital, edukasi digital wajib PDRB dan capacity building perangkat teknik.
“Dengan transaksi digital diharapkan pertumbuhan ekonomi jauh lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan termasuk indegrasi ekonomi dan keuangan digital, kemandirian fiscal dan pelayanan PDRB berbasis digital,” harapnya.