Terkait Pelantikan Andi Sudirman, Prof Armin: Pemerintahan Tak Pincang Tanpa Wagub

ABATANEWS, MAKASSAR – Jadwal pelantikan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel definitif hampir dipastikan melewati tanggal 5 Maret 2022. Tanggal tersebut merupakan waktu terakhir untuk menetapkan wakil gubernur sebagai pendamping Andi Sudirman sampai habis masa baktinya.

Menurut Pengamat Politik Pemerintahan dari Unhas, Prof Dr Armin Arsyad, jadwal pelantikan tersebut terkesan tidak memberikan ruang bagi calon wakil gubernurnya. Jadi, kalaupun nantinya tak ada wakil gubernur mendampingi Andi Sudirman diakuinya tak akan jadi masalah.

“Kalau saya berkesimpulan, bahwa justru jika ada wakil (gubernur) sebaliknya pemerintahan tanpa wakil gubernur tidak akan pincang, akan berjalan dengan baik,” ujar Prof Dr Armin Arsyad, Jumat (4/3/2022).

Yang penting kata dia, jika Andi Sudirman Sulaiman telah dilantik sebagai Gubernur maka harus semakin kencang melakukan pekerjaan meski tanpa wakil. Utamanya yang masih menjadi tanggung jawabnya atau janji-janji politik harus segera dituntaskan hingga masa bakti berakhir.

Ia juga menyinggung terkait isu pemerintahan Andi Sudirman yang akan pincang jika nantinya tanpa wagub. Di mana hal itu, disebutkan oleh banyak politisi dari legislatif khususnya partai pengusung Andi Sudirman saat pilgub lalu dinilai Prof Armin tak masuk akal.

Guru besar Unhas ini menyebutkan para politisi tidak bisa berspekulasi atau menarik sebuah kesimpulan. Bahwa pelantikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang melewati 5 Maret 2022 karena keinginan pribadi Andi Sudirman.

“Setahu saya, jadwal pelantikan itu ditentukan oleh Kemendagri dan dilakukan di istana (Negara). Jadi kalau mau disebut ini diatur oleh pihak Andi Sudirman itu tidak begitu. Kemendagri yang menentukan jadwal pelantikan,” ujar Prof Armin Arsyad.

Intinya lanjut Prof Armin, terlalu banyak kasus yang bisa dipakai untuk berkaca dalam proses membuktikan bahwa keberadaan wakil dalam pemerintahan justru memberikan plus dan minus. Ada nilai positifnya dan ada juga nilai negatifnya, khususnya dalam harmonisasi jalannya pemerintahan.