Temui Presiden Jokowi di Istana, Kabur Saat Ditanya Soal ‘Kardus Durian’
ABATANEWS, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bersama jajaran elite partai menemui Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, pada Senin (31/10/2022).
Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih 45 menit, yang dimulai pukul 10.00 WIB.
Usai pertemuan, Cak Imin —sapaan akrab Muhaimin— membeberkan apa saja yang dibahas bersama Presiden Jokowi.
Secara umum, kata Cak Imin, PKB memberi usulan kepada Presiden Jokowi terbaik beberapa hal. Mulai dari harga BBM, pupuk, bonus demografi, hingga Pilpres 2024.
Perihal harga BBM, Cak Imin mengatakan, PKB mengusulkan agar harga BBM khusus untuk pengendara sepeda motor dan angkutan umum agar diturunkan harganya.
Terkait pupuk, PKB juga mengusulkan agar pemilik lahan setengah hektare diberi subsidi pupuk oleh pemerintah.
Sedangkan tentang bonus demografi, Cak Imin menyampaikan, bila PKB berpandangan, kalangan milenial di tahun 2030 sudah termasuk kalangan yang tidak muda lagi. Untuk itu, ia berharap, pemerintah harus memberi ruang selebar-lebarnya kepada kaum muda saat ini untuk berkreasi, seperti memberi kemudahan dalam pengambilan kredit untuk berwirausaha, serta dimudahkan akses teknologinya.
Sedangkan perihal Pilpres 2024, PKB justru yang mendapat masukan dari Presiden Jokowi.
“Kondisi kompetisinya cool, tidak panas. Beliau berpesan seperti ini harus dipertahankan, suasana cool, kekeluargaan, kondusif, beliau mohon dipertahankan oleh partai-partai,” tandas Cak Imin.
Di akhir proses wawancara dengan awak media, Cak Imin sempat ditanya soal kasus ‘Kardus Durian’ yang kembali di kulik oleh KPK.
Namun, Cak Imin tak menggubris. Ia memilih menyudahi proses wawancara dan beranjak meninggalkan Istana.
Hadir mendampingi Cak Imin antara lain Waketum Jazilul Fawaid, Hanif Dhakiri, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua DPP Faisol Riza, Menaker Ida Fauziyah, Sekretaris Fraksi PKB DPR Fathan Subhi dan elite PKB lainnya.
Seperti diketahui, kasus ‘kardus durian’ merupakan kasus yang menyeret Cak Imin pada tahun 2011 lalu, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kini, kasus itu tengah menjadi fokus KPK. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri pada Kamis (27/10/2022) pekan lalu.