Tahun 2021, Menteri Keuangan Kurangi Penerbitan Surat Utang Senilai Rp263,5 T

Upaya mengurangi penerbitan utang dinilai sejalan dengan pemulihan pendapatan negara. Selain itu, pembiayaan juga dibantu dari anggaran sisa tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp216,4 triliun.

“2021 kita melihat cerita pemulihan, rakyat dibantu APBN. Tapi di sisi lain, APBN mulai pulih dengan penerimaan yang menguat, sehingga tahun ini mengurangi penerbitan utang Rp263 triliun,” ujar Ani pada konferensi pers APBN KiTa, pada Selasa (21/12).

Katanya, SiLPA tahun lalu bakal dimaksimalkan tahun ini. Per November 2021, SiLPA tercatat menurun drastis menjadi Rp31,6 triliun dan hingga akhir tahun ini diproyeksikan SiLPA bakal turun di kisaran Rp20 triliun.

Sedangkan dari sisi pembiayaan investasi yang sudah disalurkan tercatat sebesar Rp116,3 triliun per November 2021.

Bendahara Negara menyebut keputusan menyetop penerbitan surat utang sejalan dengan menurunnya defisit APBN dari semula 5,73 persen menjadi 3,63 persen terhadap PDB untuk periode November dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara nominal defisit APBN per bulan lalu mencapai Rp611 triliun per November 2021. Penurunan defisit terjadi seiring dengan kenaikan penerimaan negara.

Tercatat, total penerimaan negara per November 2021 sebesar Rp1.699 triliun atau naik 19 persen dari November 2020 yang sebesar Rp1.423,1 triliun.

“Defisit November 2020 5,7 persen, November 2021 sebesar 3,63 persen terhadap PDB. Ini adalah cerita mengenai pemulihan ekonomi dan pemulihan APBN yang mulai sehat kembali,” ungkapnya.

Ia merinci penerimaan perpajakan sebesar Rp1.314 triliun atau naik 18 persen secara tahunan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp382,5 triliun atau naik 25 persen secara tahunan.

Sementara, belanja negara tercatat sebesar Rp2.310,4 triliun atau naik 0,1 persen secara tahunan per November 2021. Angka itu setara dengan 84 persen dari target belanja yang sebesar Rp2.750 triliun. (*)