Sulsel Perluas Cek Kesehatan Gratis hingga Layanan Dokter Spesialis di Daerah Terpencil

Sulsel Perluas Cek Kesehatan Gratis hingga Layanan Dokter Spesialis di Daerah Terpencil

ABATANEWS, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memimpin Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (19/11/2026).

Dalam upacara tersebut, Fatmawati membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Peringatan HKN tahun ini mengusung tema “Sehat untuk Semua”, yang menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara dan harus dapat diakses secara merata tanpa terkecuali.

Dalam sambutan tersebut, Menkes menekankan tiga pijakan utama transformasi kesehatan nasional, yakni mencegah masyarakat jatuh sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tiga pijakan utama yang telah dan akan terus kita persiapkan bersama: mencegah sebelum sakit; mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap; dan menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian kutipan sambutan Menkes yang dibacakan Fatmawati.

Salah satu upaya pencegahan yang terus diperkuat adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah menjalani pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut. Layanan CKG juga telah tersedia di seluruh kabupaten/kota.

Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam mendeteksi risiko penyakit sejak dini, termasuk hipertensi, diabetes, dan kanker. Selain itu, integrasi CKG turut mendukung penemuan kasus tuberkulosis (TBC). Sepanjang 2026, lebih dari 700.000 kasus TBC telah terdeteksi dan 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan.

Pemerintah juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi gizi, termasuk penerapan sistem label Nutri-Level untuk membantu masyarakat mengenali kandungan gula, garam, dan lemak pada minuman serta memilih produk yang lebih sehat.

Dalam sambutan itu, Menkes turut memaparkan penguatan layanan kesehatan melalui pembangunan dan renovasi puskesmas, peningkatan kapasitas rumah sakit daerah, pemerataan dokter spesialis, serta penguatan pembiayaan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini telah mencakup 284 juta jiwa atau sekitar 98 persen penduduk Indonesia.

Sejalan dengan agenda transformasi kesehatan nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah.

Pada momentum HKN ke-62 ini, masyarakat diajak membudayakan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin tanpa harus menunggu munculnya gejala penyakit. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan dan kader yang terus memberikan pelayanan, termasuk di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Keberhasilan pembangunan kesehatan, sebagaimana ditekankan dalam sambutan Menteri Kesehatan, tidak hanya diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun atau masyarakat yang diperiksa, tetapi juga dari semakin banyaknya warga yang mampu hidup sehat, produktif, dan berkualitas.

“Indonesia yang kuat berawal dari rakyat yang sehat,” demikian pesan Menteri Kesehatan dalam sambutannya pada peringatan HKN ke-62 Tahun 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Evi Mustikawati Arifin, mengatakan perluasan Cek Kesehatan Gratis menjadi salah satu upaya yang terus diperkuat. Sulsel juga berhasil mempertahankan penghargaan sebagai Provinsi dengan Capaian CKG Terbaik Regional Indonesia Bagian Tengah selama dua tahun berturut-turut.

Selain CKG, Pemprov Sulsel mengembangkan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Tenaga Kesehatan Bergerak untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan, pegunungan, dan daerah terpencil. Program ini juga diarahkan untuk mendekatkan layanan dokter spesialis kepada masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Penguatan layanan kesehatan dasar dilakukan melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) di puskesmas dengan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi dan anak, usia produktif, hingga lanjut usia. Pemerintah daerah juga terus memperluas perlindungan JKN, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Di bidang peningkatan mutu layanan, Pemprov Sulsel mendorong penguatan fasilitas kesehatan, sistem rujukan, digitalisasi pelayanan, serta pengembangan Rumah Sakit Regional Wilayah Selatan dan Wilayah Utara.

Evi juga menyampaikan sejumlah program prioritas yang terus berjalan. Melalui Program Aksi Stop Stunting 2026, intervensi gizi dan pendampingan keluarga menjangkau 3.060 desa dan kelurahan di 24 kabupaten/kota.

Dalam penanganan TBC, hingga 19 Juli 2026 telah ditemukan 14.463 kasus positif dari estimasi target penemuan sebanyak 45.556 kasus. Upaya penemuan kasus dan pengobatan terus diperkuat untuk mendukung target eliminasi TBC pada 2030.

Sementara itu, program kemoprofilaksis kusta telah menjangkau 13.959 orang atau 139,59 persen dari target 10.000 orang. Pelaksanaannya melibatkan 257 puskesmas di 24 kabupaten/kota.

Pemprov Sulsel juga mulai memperkuat layanan rumah sakit regional. Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Selatan di Malino, Kabupaten Gowa, telah dimulai melalui peletakan batu pertama pada 30 Juli 2026.

Ke depan, Dinas Kesehatan Sulsel menetapkan enam prioritas, yakni perluasan CKG dan upaya promotif-preventif, pemerataan akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan dan terpencil, peningkatan mutu rumah sakit dan ketersediaan dokter spesialis, percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan sistem kesehatan, serta transformasi digital dan tata kelola pelayanan kesehatan.

Untuk memastikan seluruh program berjalan optimal, Dinas Kesehatan Sulsel memperkuat kolaborasi dengan 24 pemerintah kabupaten/kota, mengoptimalkan peran puskesmas, mendorong pemerataan tenaga kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan. Monitoring dan evaluasi berbasis data juga dilakukan agar setiap program memiliki target terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Prinsipnya, setiap program kesehatan harus memiliki target yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami terus memperkuat kolaborasi dengan 24 kabupaten/kota, mengoptimalkan puskesmas, serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, obat, dan alat kesehatan agar pelayanan semakin merata,” ujar Evi.

Berita Terkait
Baca Juga