Sulsel Duduk Diperingkat 16 Perolehan Medali PON Aceh, Ketua KONI Sindir Anggaran

ABATANEWS, MEDAN – Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024 resmi ditutup, Jumat (20/09/2024) hari ini. Kontingen Sulawesi Selatan (Sulsel) menempati peringkat ke-16 di klasemen akhir PON.

Meski begitu, perolehan medali kontingen Sulsel meningkat drastis yakni mencapai 61 medali. Itu terdiri dari 10 medali emas, 20 perak, dan 31 perunggu.

Meski jumlah medali mengalami peningkatan dibandingkan PON XX Papua, Sulsel harus menerima kenyataan bahwa target medali emas tidak tercapai.

Pada PON XX Papua 2021 lalu, Sulsel berada di peringkat ke-11 dengan capaian medali 11 emas, 13 perak, dan 13 perunggu. Total 37 medali.

Secara keseluruhan, PON XXI menunjukkan peningkatan jumlah medali bagi Sulsel, yaitu bertambah 24 medali dari PON Papua sebelumnya. Namun, target perolehan emas yang diproyeksikan bergeser ke perak dan perunggu.

Medali emas mengalami penurunan satu medali, sementara perak naik tujuh medali, dan perunggu bertambah 18 medali.

Ketua KONI Sulsel, Yasir Machmud, menanggapi hasil PON XXI ini dengan keprihatinan. Menurutnya, capaian target emas yang dicanangkan dari 18 cabang olahraga (cabor) unggulan sebagian besar meleset.

Yasir mengungkapkan bahwa hal ini disebabkan karena porsi pembinaan atlet yang tidak optimal akibat kurangnya dukungan anggaran pembinaan, yang berbeda jauh dibandingkan dengan provinsi lain.

“Sulsel menurunkan 402 atlet yang lolos ke PON XXI, namun tidak ada satupun yang mendapat fasilitas tryout atau sarana yang memadai. Kalaupun ada atlet yang melakukan tryout, sebagian besar menggunakan dana pribadi. Sementara itu, provinsi lain mendukung atlet mereka hingga latihan di luar negeri,” ujar Yasir Machmud.

Yasir juga menyoroti sarana dan prasarana latihan yang tidak memadai, sehingga para atlet tidak dapat berlatih secara maksimal. Hal ini diperparah dengan dukungan dana yang sangat minim serta perhatian pemerintah yang kurang terhadap perkembangan olahraga di Sulawesi Selatan.

“Saat SYL menjabat sebagai Gubernur, anggaran hibah KONI untuk PON XIX di Jabar 2018 mencapai Rp68 miliar, PON XX sebesar Rp30 miliar, dan PON XXI kali ini hanya Rp17,5 miliar. Bagaimana kita bisa dipaksa sukses jika anggaran tidak mendukung?,” tambah Yasir.

Yasir juga menyoroti perubahan kebijakan pengelolaan anggaran olahraga prestasi, yang pada awalnya dikelola oleh KONI dalam bentuk hibah, kini diambil alih oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel.

Menurut Yasir, perubahan ini bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 79 dan 83, yang menyatakan bahwa anggaran olahraga prestasi seharusnya dikelola oleh KONI dengan dukungan dari pemerintah daerah.

“Kami berharap, ke depannya, olahraga prestasi ini dikembalikan ke porsi yang seharusnya, di mana KONI sebagai adhoc pemerintah di bidang olahraga diberikan wewenang untuk mengelola olahraga prestasi. Kami terkendala dengan kebijakan yang ada di Dispora karena beberapa item kegiatan yang lebih terjangkau jika dikelola oleh KONI, justru menjadi mahal ketika dikelola oleh Dispora,” lanjutnya.

Selain itu, Yasir pun mengeluhkan bahwa sebagian usulan anggaran sebesar Rp14 miliar yang diajukan KONI hilang dalam pengelolaan oleh Dispora. Beberapa item penting seperti biaya angkutan peralatan, biaya protes, biaya operasional lapangan saat atlet bertanding, dan bonus langsung tidak dianggarkan oleh Dispora.

Yasir menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam pembinaan jangka panjang untuk menciptakan atlet berprestasi melalui pelatihan yang sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan sport science serta teknologi olahraga.

“Kami akan melakukan evaluasi bersama cabang olahraga dan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola olahraga ke depan, terutama dalam menghadapi PON XXII di NTB/NTT pada tahun 2028 mendatang. Rapat Pleno dan Rapat Kerja Provinsi tahun 2024 akan menjadi momen penting untuk mengevaluasi program olahraga ke depan,” pungkasnya.