Serapan APBD Baru 7 persen, Jokowi Minta BPKP Beri Solusi

ABATANEWS, BOGOR – Hingga bulan Mei 2021 realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk APBN dan 7 persen untuk APBD.

Hal ini membuat Presiden Joko Widodo resah dan meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mecari tahu masalah dan membantu menyelesaikannya.

“Saya minta BPKP dan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa, memberikan solusi, carikan solusinya, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi.”

“Lalu mengawal agar kementerian, lembaga, dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” kata Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/05/2021).

Selain APBD, serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga masih rendah, yaitu sekitar 24,6 persen. Begitu juga dengan realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian/lembaga yang pada kuartal satu masih sekitar 10,98 persen, sementara untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen

Presiden Jokowi juga menyampaikan tiga arahan bagi BPK serta seluruh jajaran APIP untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP,” ujarnya.