ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memaknai HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan terobosan baru di bidang pelayanan publik. Melalui program “Merdeka dalam Genggaman”, sejumlah layanan pemerintah kini semakin dekat dengan masyarakat melalui platform digital Lontara Plus.
Program tersebut diluncurkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham setelah upacara peringatan HUT ke-81 RI di Lapangan Karebosi, Senin (17/8/2026).
Munafri menegaskan, digitalisasi pelayanan bukan sekadar menambah aplikasi atau fitur baru. Menurutnya, kemudahan mengakses layanan pemerintah merupakan hak yang harus diterima setiap warga.
Baca Juga : Wali Kota Appi Raih Penghargaan Nasional, Komitmen Pemerataan Pendidikan hingga Kepulauan
“Ini bukan hadiah, tapi ini adalah hak yang dimiliki oleh warga Kota Makassar mendapatkan kemudahan terhadap akses di hari kemerdekaan,” ujar Munafri.
Dalam peluncuran tersebut, Pemkot Makassar memperkenalkan tiga layanan yang kini terintegrasi dalam Lontara Plus. Ketiganya yakni layanan pencatatan sipil terintegrasi, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara daring, serta fitur Makassar Move.
Kehadiran layanan tersebut diharapkan memangkas proses pelayanan konvensional yang selama ini mengharuskan warga datang langsung ke kantor pemerintahan.
Baca Juga : Perhatian Appi ke Warga, BPBD Makassar Distribusi Air Bersih ke 161 Titik, 33.641 Jiwa Jadi Sasaran
Untuk layanan administrasi kependudukan, misalnya, masyarakat dapat memperoleh akses pencatatan sipil secara lebih praktis melalui sistem digital.
Munafri mengatakan, integrasi data Dukcapil menjadi salah satu langkah untuk membantu warga yang memiliki keterbatasan waktu ketika harus mengurus dokumen kependudukan secara langsung.
Baca Juga : Pemkot Makassar dan BPK Sulsel Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola BUMD
“Nantinya, ada data Dukcapil untuk proses kependudukan yang mungkin selama ini harus datang ke kantor capil. Ada yang tidak punya waktu dalam proses dan lain sebagainya,” katanya.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Bekali Ribuan Maba Bosowa Jadi Bagian dari Pembangunan Makassar
Pemkot juga menghadirkan fasilitas pembayaran PBB secara online. Dengan fitur ini, masyarakat dapat menunaikan kewajiban pajaknya dengan proses yang lebih mudah tanpa harus mengikuti mekanisme pelayanan secara langsung.
Sementara itu, Makassar Move menjadi fitur yang menggabungkan aktivitas olahraga warga dengan partisipasi dalam pembangunan kota.
Baca Juga : Bantu Petugas Kebersihan, DLH Makassar Hibahkan Motor Tiga Roda untuk Pasar Senggol
Warga dapat mencatat berbagai aktivitas fisik seperti berjalan kaki, jogging, berlari, hingga bersepeda melalui Lontara Plus.
Baca Juga : Distribusi Air Bersih di Makassar diperluas, Tembus 157 Titik
“Yang jalan kaki, yang jogging, yang naik sepeda, yang lari, silakan masuk ke dalam aplikasi Lontara,” kata Munafri.
Menariknya, aktivitas tersebut juga disertai program apresiasi. Setiap pekan, Pemkot Makassar akan menyediakan hadiah yang diundi bagi masyarakat yang berpartisipasi.
Baca Juga : Lantik Pejabat Fungsional, Wali kota Appi Tekankan Pelayanan Publik Tak Boleh Sekadar Seremonial
Namun, Makassar Move tidak hanya ditujukan untuk mendorong gaya hidup sehat. Fitur ini juga membuka kesempatan bagi warga melaporkan berbagai persoalan yang mereka temukan ketika beraktivitas di ruang publik.
Mulai dari kondisi jalan hingga fasilitas yang membutuhkan perhatian pemerintah dapat disampaikan melalui fitur tersebut.
“Baik itu yang berjalan, baik itu yang jogging, baik itu yang berlari, baik itu yang naik sepeda, bisa melaporkan hal-hal yang mereka lihat di jalanan untuk dilakukan pola perbaikan,” jelasnya.
Baca Juga : Berkat Pilah Sampah Mandiri, 15.177 Warga Tamalate Makassar Bebas Iuran
Bagi Munafri, pola tersebut menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Warga tidak hanya menerima pelayanan, tetapi juga ikut menjadi mata dan telinga pemerintah dalam melihat persoalan di lapangan.
Baca Juga : Pemkot Makassar dan BPK Sulsel Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola BUMD
“Nantinya, ada data Dukcapil untuk proses kependudukan yang mungkin selama ini harus datang ke kantor capil. Ada yang tidak punya waktu dalam proses dan lain sebagainya,” katanya.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Bekali Ribuan Maba Bosowa Jadi Bagian dari Pembangunan Makassar
Pemkot juga menghadirkan fasilitas pembayaran PBB secara online. Dengan fitur ini, masyarakat dapat menunaikan kewajiban pajaknya dengan proses yang lebih mudah tanpa harus mengikuti mekanisme pelayanan secara langsung.
Sementara itu, Makassar Move menjadi fitur yang menggabungkan aktivitas olahraga warga dengan partisipasi dalam pembangunan kota.
Baca Juga : Bantu Petugas Kebersihan, DLH Makassar Hibahkan Motor Tiga Roda untuk Pasar Senggol
Warga dapat mencatat berbagai aktivitas fisik seperti berjalan kaki, jogging, berlari, hingga bersepeda melalui Lontara Plus.
Baca Juga : Distribusi Air Bersih di Makassar diperluas, Tembus 157 Titik
“Yang jalan kaki, yang jogging, yang naik sepeda, yang lari, silakan masuk ke dalam aplikasi Lontara,” kata Munafri.
Menariknya, aktivitas tersebut juga disertai program apresiasi. Setiap pekan, Pemkot Makassar akan menyediakan hadiah yang diundi bagi masyarakat yang berpartisipasi.
Baca Juga : Lantik Pejabat Fungsional, Wali kota Appi Tekankan Pelayanan Publik Tak Boleh Sekadar Seremonial
Namun, Makassar Move tidak hanya ditujukan untuk mendorong gaya hidup sehat. Fitur ini juga membuka kesempatan bagi warga melaporkan berbagai persoalan yang mereka temukan ketika beraktivitas di ruang publik.
Mulai dari kondisi jalan hingga fasilitas yang membutuhkan perhatian pemerintah dapat disampaikan melalui fitur tersebut.
“Baik itu yang berjalan, baik itu yang jogging, baik itu yang berlari, baik itu yang naik sepeda, bisa melaporkan hal-hal yang mereka lihat di jalanan untuk dilakukan pola perbaikan,” jelasnya.
Baca Juga : Berkat Pilah Sampah Mandiri, 15.177 Warga Tamalate Makassar Bebas Iuran
Bagi Munafri, pola tersebut menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Warga tidak hanya menerima pelayanan, tetapi juga ikut menjadi mata dan telinga pemerintah dalam melihat persoalan di lapangan.
