Seluruh Kepala Daerah di Bali Kompak Tak Hadiri Retreat Magelang, Ini Daftarnya

ABATANEWS, MAGELANG — Sejumlah 10 kepala daerah dipastikan tidak hadir dalam acara retreat di Magelang, Jawa Tengah, yang digelar pada 21-28 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengonfirmasi bahwa mereka berasal dari kader PDI-Perjuangan dan memilih menunda kepesertaan mereka dalam acara tersebut.
“(Yang tidak ikut retreat) ada Pak Gubernur Bali (Wayan Koster), beserta kepala daerah yang ada di sana (Provinsi Bali), seluruhnya ada sembilan,” ujar Bima Arya saat ditemui di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Rabu (26/2/2025). Selain sembilan kepala daerah dari Bali, satu kepala daerah lainnya yang absen adalah Bupati Kabupaten Asmat, Thomas Eppe Safanpo.
Berikut daftar 10 kepala daerah yang tidak hadir dalam retreat:
- Gubernur Bali Wayan Koster
- Bupati Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa
- Bupati Kabupaten Bangli Sang Nyoman Sedana Arta
- Bupati Kabupaten Buleleng I Nyoman Sutjidra
- Bupati Kabupaten Gianyar I Made Mahayastra
- Bupati Kabupaten Jembrana I Made Kembang Hartawan
- Bupati Kabupaten Klungkung I Made Satria
- Bupati Kabupaten Tabanan I Komang Gede Sanjaya
- Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya
- Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa kepala daerah yang absen akan tetap mendapat kesempatan mengikuti orientasi di gelombang kedua. Mereka nantinya akan bergabung dengan peserta lain yang sebelumnya menghadapi perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ya kalau enggak mau nanti kita akan ikut sertakan dalam gelombang yang kedua nanti yang setelah,” kata Tito di Magelang, Selasa (25/2/2025) malam.
Gelombang kedua ini diperkirakan tidak akan digelar di Magelang, namun lokasi pastinya masih dalam pembahasan. Pemerintah berharap seluruh kepala daerah dapat mengikuti program ini sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan tata kelola pemerintahan daerah.